Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Bahas Hasil Studi Kelayakan Finansial Bagi ASN dan MBR

Kamis, 3 Agustus 2017, masih bertempat di Hotel Falatehan Jakarta Selatan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi kembali melanjutkan workshopnya pada sesi pembahasan hasil penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Pilot Project Pembiayaan Perumahan bagi ASN dan MBR dalam konteks Pengembangan Bisnis BLU-PPDPP.

Rapat tersebut dipimpin oleh Nostra Tarigan, selaku Direktur Operasi PPDPP yang juga berperan sebagai Ketua Tim Task Force Perumahan PNS. Tugas Nostra Tarigan sebagai Ketua Tim Task Force Perumahan PNS tersebut merupakan penunjukan langsung dari Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Forum yang dihadiri oleh Tim Task Force dan Perwakilan Unit Kerja di lingkungan PPDPP tersebut membahas materi yang dipaparkan oleh Asep Saefurahman selaku Narasumber Ahli Penyusunan Pra FS, dan Ika Handayani selaku Ahli Properti Finansial.

Gagasan pengembangan bisnis BLU-PPDPP tersebut sangat dimungkinkan apabila melihat dari sisi kebijakan BLU sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 19 yang menuliskan bahwa badan layanan umum dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Menteri Keuangan, dimana profit yang diperoleh dari investasi jangka panjang akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Gagasan pengembangan bisnis BLU-PPDPP tersebut juga sejalan dengan niat dari Menteri PUPR untuk bisa membantu Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR yang belum memiliki rumah agar dapat memiliki rumah dan melakukan serah terima kunci pada akhir masa jabatan di Tahun 2019 nanti.

Upaya PPDPP dalam merespon instruksi Menteri PUPR dan Dirjen Pembiayaan Perumahan tersebut, saat ini dengan mengawali penyusunan Pra Studi Kelayakan Pilot Project Pembiayaan Perumahan bagi ASN dan MBR dalam konteks Pengembangan Bisnis BLU-PPDPP. Kajian tersebut membahas 3 (tiga) model pengembangan Bisnis BLU-PPDPP yaitu: 1) PPDPP sebagai investor; 2) PPDPP sebagai Investor dan Developer (melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dengan Perumnas atau Kontraktor lainnya); dan 3) PPDPP sebagai Penyelenggara Sistem Sewa Milik.

Pembahasan tersebut mencakup apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model, pilihan mana yang paling mungkin untuk bisa diimplementasikan dalam waktu dekat (tidak lebih dari Tahun 2019), dan tentunya kajian mengenai kelayakan finansial dari tiap-tiap model tersebut.

Dalam kajian ini disampaikan bahwa jika pembangunan rumah susun milik dilakukan oleh Pihak Swasta dengan margin keuntungan sebesar 30% dan tidak memanfaatkan tanah Negara, maka harga jual per unit satuan rumah susun milik dengan tipe luas 36m2 di lokasi Jakarta Selatan dapat mencapai lebih dari Rp. 800 juta. Namun apabila proyek tersebut dikerjakan oleh Perumnas melalui KSO dengan PPDPP, dimana PPDPP berperan sebagai investor dan pemilik proyek/aset, yang dalam hal ini menggunakan tanah milik Negara (PPDPP sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL), maka harga jual bisa diturunkan menjadi Rp. 312 juta per unit dengan spek yang sama. Jika pembangunan tersebut dilakukan oleh PPDPP secara langsung maka angka tersebut bisa diturunkan menjadi sekitar Rp. 288 juta per unit dengan spek yang sama. Hal tersebut dikarenakan margin keuntungan ditekan dari 30% versi komersil, menjadi 12% versi KSO dan menjadi 2% versi pembangunan oleh BLU.

Namun demikian, apabila PPDPP mengambil peran sebagai developer, maka butuh waktu yang cukup panjang dan sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, Narasumber merekomendasikan metode sewa-milik sebagai usulan yang paling mungkin untuk bisa segera dilaksanakan oleh PPDPP. Implementasi opsi ini tidak perlu regulasi yang besar dan/atau regulasi yang banyak. Dengan metode sewa-milik, PPDPP diperkirakan hanya perlu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, atau paling tinggi dapat diperkuat dengan Keputusan Presiden. Selain itu, dengan metode sewa-milik, PPDPP dapat memiliki kewenangan lebih untuk mengontrol ketepatan sasaran MBR/penghuni rusunami dan PPDPP dapat melakukan kontrol atas kualitas rumah susun milik bagi ASN dan/atau MBR. Dalam perhitungan model ini, ASN dan MBR bisa memiliki satu unit rumah susun milik tipe 36m2 di daerah Jakarta Selatan dengan fasilitas umum yang memadai dengan cara membayar sewa sekitar Rp. 1,7 juta per bulan dengan masa sewa 15 tahun. Pada Tahun ke-15, proses balik nama dapat dilakukan dari PPDPP kepada ASN/MBR sesuai ketentuan.