PPDPP Bahas Lebih Lanjut Terkait Addendum PKO 2018

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menindaklanjuti hasil pembahasan uji materi penurunan porsi dalam rangka menurunkan beban fiskal yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 lalu di Bali, pada hari Senin, 28 Mei 2018 di Hotel Veranda. Hadir dalam pertemuan tersebut, tujuh Bank Pelaksana, yaitu: Bank BRI, BRI Syariah, BNI, Bank Mandiri, Bank Artha Graha, BPD Jawa Barat dan Banten serta BPD Jawa Barat dan Banten Syariah.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama Budi Hartono mengharapkan agar seluruh Bank Pelaksana dapat meningkatkan peranannya  dalam menyalurkan dana FLPP. Berdasarkan realisasi dana FLPP hingga April 2018 tiga Bank Pelaksana terbesar yang menyalurkan diketahui BRI Syariah telah menyalurkan sejumlah 1.733 unit rumah disusul Bank Artha Graha 767 unit dan BNI sebanyak 649 unit rumah. Sedangkan untuk  tiga BPD yang tertinggi disalurkan oleh BJB Syariah sebanyak 372 unit disusul Bank Papua sebanyak 370 unit dan Bank Sultra sebanyak 129 unit rumah. Total penyaluran dana FLPP adalah sebanyak 4.960 unit senilai Rp568,7 miliar.

Rapat pembahasan ini membahas addendum Perjanjian Kejasama Operasional (PKO) antara PPDPP dengan Bank Pelaksana yang nantinya akan berubah jika terjadi penyesuaian porsi pendanaan yang selama ini. Sebagai informasi, pendanaan FLPP saat ini pemerintah melalui PPDPP sebanyak 90% sedangkan sisanya Bank Pelaksana sebanyak 10%.  Ke depan diharapkan dengan bergabung PT SMF  porsi akan berkurang menjadi 75:25. “Dengan perubahan porsi ini diharapkan akan lebih banyak MBR yang akan menikmati rumah Sejahtera FLPP” ujar Dirut mengakhir.

Turut tampil sebagai narasumber, Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, Direktur Layanan, Saraswati dan Direktur PT SMF, Heliantopo.