SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Bahas Lebih Lanjut Terkait Addendum PKO 2018

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menindaklanjuti hasil pembahasan uji materi penurunan porsi dalam rangka menurunkan beban fiskal yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 lalu di Bali, pada hari Senin, 28 Mei 2018 di Hotel Veranda. Hadir dalam pertemuan tersebut, tujuh Bank Pelaksana, yaitu: Bank BRI, BRI Syariah, BNI, Bank Mandiri, Bank Artha Graha, BPD Jawa Barat dan Banten serta BPD Jawa Barat dan Banten Syariah.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama Budi Hartono mengharapkan agar seluruh Bank Pelaksana dapat meningkatkan peranannya  dalam menyalurkan dana FLPP. Berdasarkan realisasi dana FLPP hingga April 2018 tiga Bank Pelaksana terbesar yang menyalurkan diketahui BRI Syariah telah menyalurkan sejumlah 1.733 unit rumah disusul Bank Artha Graha 767 unit dan BNI sebanyak 649 unit rumah. Sedangkan untuk  tiga BPD yang tertinggi disalurkan oleh BJB Syariah sebanyak 372 unit disusul Bank Papua sebanyak 370 unit dan Bank Sultra sebanyak 129 unit rumah. Total penyaluran dana FLPP adalah sebanyak 4.960 unit senilai Rp568,7 miliar.

Rapat pembahasan ini membahas addendum Perjanjian Kejasama Operasional (PKO) antara PPDPP dengan Bank Pelaksana yang nantinya akan berubah jika terjadi penyesuaian porsi pendanaan yang selama ini. Sebagai informasi, pendanaan FLPP saat ini pemerintah melalui PPDPP sebanyak 90% sedangkan sisanya Bank Pelaksana sebanyak 10%.  Ke depan diharapkan dengan bergabung PT SMF  porsi akan berkurang menjadi 75:25. “Dengan perubahan porsi ini diharapkan akan lebih banyak MBR yang akan menikmati rumah Sejahtera FLPP” ujar Dirut mengakhir.

Turut tampil sebagai narasumber, Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim, Direktur Layanan, Saraswati dan Direktur PT SMF, Heliantopo.