SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Bahas Pengembangan Human Resources Information System

Sejalan dengan semangat Modernisasi BLU, PPDPP Tahun 2019 mengagendakan pengelolaan Human Resources Information System (HRIS) sebagai bentuk komitmen dan improvement terhadap tata kelola SDM yang lebih professional. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai strategis SDM sebagai asset utama organisasi serta pendayagunaan Divisi SDM Unit kerja Direktur Umum dan Hukum sebagai Strategic Partner dalam pencapaian dan pengembangan visi misi organisasi.

Dalam proses pengembangan HRIS tersebut Divisi SDM mengadakan rapat Pembahasan Pengembangan HRIS PPDPP yang dilakukan pada hari Kamis, 21 Februari 2019 bertempat di Ruang rapat bromo lantai 2 kantor PPDPP. Rapat dipimpin Oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Plt. Kepala Divisi SDM dan dihadiri oleh Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala SPI, Plt.Kepala Divisi Database, dan Perwakilan dari Unit Kerja PPDPP. PPDPP juga mengundang Narasumber Praktisi/Ahli dibidang Teknologi Informasi. Tujuan diadakannya Rapat yaitu untuk membahas konsep pengembangan Human Resources Information System (HRIS) di lingkungan PPDPP.

Konsep Pengembangan HRIS mencakup Updating Log-in page, penambahan informasi dan otomatisasi analisis data Pegawai yang disajikan dalam dashboard. Selain itu pembahasan yang lebih teknis terkait penambahan modul data rekapitulasi absensi, referensi jam kerja, integrasi dengan sistem perhitungan insentif, pajak, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin, cuti, sakit dan lain sebagainya. Pengembangan HRIS juga diarahkan pada manajemen kinerja, manajemen profil pegawai dan manajemen karir.

Melalui pengembangan HRIS, PPDPP diharapkan dapat mengelola SDM secara lebih professional guna untuk meningkatkan kinerja PPDPP.