PPDPP bersama Seluruh Stakeholder KPR Sejahtera FLPP di Jambi Lakukan Rapat Koordinasi

Jambi, 22 November 2018 – Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pemantauan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I yang diikuti oleh semua stake holder perumahan bersubsidi Program KPR Sejahtera FLPP, yang diantaranya Pihak Perbankan, Pihak Pengembang, PT. SMF sebagai Pihak Alternatif Pendanaan, Pihak Asosiasi Pengembang, dan Pemerintah Daerah Kota Jambi terkait di Hotel Abadi Suite, Jambi.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Rakor ini salah satunya adalah untuk menemukan dan mencari solusi atas masalah dan kendala yang selama ini ditemui oleh semua stakeholder Program KPR Sejahtera FLPP baik yang bersifat teknis dan administratif terkait pembangunan dan penyediaan Rumah Subsidi Sejahtera FLPP yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadir dalam kegiatan Rakor ini Sekretaris Daerah Kota Jambi, M. Dianto; Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arvi Argyantoro yang mewaikili Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi; Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono; Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan; dan Balai Litbang Perumahan Wilayah I Medan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Dany Cahyadi.

Dianto selaku Sekretaris Daerah Kota Jambi yang mewakili Walikota Jambi, menyampaikan dalam sambutan dan arahannya bahwa kunci sukses mewujudkan program rumah subsidi yang laik huni bagi MBR adalah dengan menguatkan sinergi antara Pemerintah Pusat,dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR melalui PPDPP dan seluruh Stakeholder terkait. Ia juga berharap pihak pengembang yang membangun rumah subsidi agar memperhatikan luas tanah rumah yang akan dibangun tidak kurang dari 100 m2, sistem drainase atau selokan perumahan, posisi permukaan lahan yang tidak terlalu rendah dari lahan sekitarnya yang dapat menyebabkan banjir, juga fasilitas umum seperti tempat ibadah atau akses jalan juga fasilitas sosial yang dapat menunjang aktifitas sehari-hari masyarakat yang akan menghuni perumahan tersebut.

“Saya berharap juga para Pengembang memikirkan hal ini, karena kita tidak mau perumahan yang kita niatkan dari awal adalah untuk mensejahterakan masyarkat, tetapi 5 atau 10 tahun ke depan akan menjadi satu kawasan kumuh karena ketidakteraturan dari pengembangan-pengembangan selanjutnya oleh pemilik perumahan itu.” Ujarnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya kerjasama antara pihak Pengembang dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten. “Karena ada beberapa fasilitas umum di perumahan itu, yang seharusnya menurut saya kalo memang sudah sesuai jadwalnya segera diserahkan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten agar biaya perawatannya dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui pajak tanah dan bangunan yang dibayar oleh masyarakat.”

Direktur Evaluasi Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arvi Argyantoro menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kegiatan rakor ini “Visi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 adalah menyediakan Rumah bagi MBR dengan lingkungan yang sehat dan layak huni.” Pungkas Arvi.