SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Galang Komitmen Bank Pelaksana Hadapi TA 2018

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengumpulkan 42  Bank Pelaksana (terdiri dari delapan Bank Umum Nasional dan 34 Bank Pembangunan Daerah)KPR FLPP TA 2017, Selasa – Rabu, 5-6 Desember di ruang Rajawali, Hotel Ambhara Jakarta. Pertemuan itu bertujuan untuk menfinalisasikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) untuk TA 2018. Pertemuan dengan bank pelaksana ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Batam dan Makassar.

Dalam arahan pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyatakan bahwa momen ini sangat penting karena PPDPP ingin memastikan komitmen Bank Pelaksana untuk membantu pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Budi Hartono PKO yang akan dilaksanakan secera serentak pada tanggal 21 Desember mendatang harus dilandasi oleh semangat untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Untuk hal ini, bisnis tolong nomor duakan. Bagaimanapun rumah adalah kewajiban bagi semua pihak tak hanya pemerintah. Perbankan juga punya kewajiban untuk memikirkan perumahan yang layak bagi masyarakat. FLPP ini adalah program yang  didedikasikan untuk MBR,” ujarnya mengajak.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga mendorong agra BPD terus meningkatkan kontribusikannya dalam menyalurkan dana perumahan bagi MBR, khususnya di daerahnya masing-masing. Di lain hal, Budi juga berharap agar perbankan lebih selektif dalam menyaring MBR, agar program yang disalurkan tepat sasaran, rumahnya dihuni dengan prasaran sarana utilitas yang memadai. “PPDPP akan selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk tahun 2018, PPDPP akan bekerja sama dengan 42 bank, dimana hadir pemain baru 9 bank, yaitu: Bank Mandiri Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi Syariah, Bank DKI, Bank Banten, Bank Jateng Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Kaltim Syariah dan Bank Maluku.