Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Gelar Rakor Untuk Mensinergikan Pencapaian Target 40.000 Unit Rumah

Dalam rangka mensukseskan Program Sejuta Rumah milik pemerintah, di tahun 2017 ini Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memiliki target pencapaian penyaluran dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 3,1 triliun rupiah untuk 40.000 unit rumah. Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, PPDPP berkoordinasi dengan para asosiasi pengembang yang berperan meningkatkan potensi pembangunan rumah dalam mendukung percepatan pencapaian target.

Bertempat di Ruang Rapat Bromo, Gedung PPDPP lt. 2, hadir dalam rapat koordinasi (Rakor) tersebut, Asosiasi Pengembang  Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Real Estate Indonesi (REI), dan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas).

Selain mengundang para pimpinan asosiasi pengembang, PPDPP juga turut mengundang unit kerja terkait dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mensinergikan tujuan tersebut, diantaranya : Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, dan Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh PPDPP ini bertujuan agar penyaluran dana yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipercepat. PPDPP meminta para asosiasi pengembang tersebut untuk menyajikan data pengembang yang membangun rumah subsidi berikut dengan data perumahan yang siap jual jual (ready stock) hingga bulan November 2017.

Dalam forum, PPDPP juga mengingatkan bahwa penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut nantinya akan dilakukan evaluasi dengan bank pelaksana agar dapat lebih prudent./Sigit