SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Kementerian PUPR Ajak Masyarakat Kendari Gunakan KPR FLPP

Kendari – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Budi Hartono mengajak masyarakat Kendari dan sekitarnya untuk memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memiliki rumah bersubsidi. Karena dengan KPR FLPP suku bunganya ringan dan angsuran terjangkau.

“Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan adalah dengan KPR FLPP. Kami harap masyarakat di Kendari dan sekitarnya serta Sulawesi Tenggara bisa ikut memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah bersubsidi,” ujar Budi Hartono saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Rumah Rakyat 2016 di GOR Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (26/10).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Dewan Pengawas PPDPP Kementerian PUPR Mirna Amin, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Saleh Lasata dan Walikota Kendari Asrun. Pameran tersebut juga diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Habitat Dunia 2016 yang mengangkat tema Perumahan Penggerak Perkotaan Berkelanjutan.

Budi menjelaskan, kegiatan pameran tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah mendekatkan para pengembang rumah bersubsidi dengan masyarakat yang membutuhkan ataupun sedang mencari rumah bersubsidi yang harganya murah dan terjangkau. Rencananya Pameran Rumah Rakyat 2016 akan dilaksanakan pada 26-30 Oktober 2016 di Kendari dan diikuti sekitar 33 pengembang rumah bersubsidi dan perbankan penyalur KPR FLPP.

“Pada pameran ini kami juga menggandeng pemda setempat dan perbankan serta asosiasi pengembang yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami harap masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah sebab bisa memilih lokasi rumah yang diinginkan serta mengajukan kredit langsung ke perbankan yang menyalurkan KPR FLPP,” ujarnya.

Budi menerangkan, beberapa keunggulan KPR FLPP dibandingkan KPR komersial yang ada, antara lain suku bunga yang tetap yakni lima persen selama masa tenor yang cukup panjang 20 tahun, angsuran rumah yang terjangkau, bebas PPN dan uang muka ringan.

Saleh Lasata menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Sulawesi Tenggara selalu meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, adanya sosialisasi program perumahan seperti pameran perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Adanya pemekaran wilayah seperti dari empat kabupaten menjadi 17 kabupaten/kota di Sultra mau tidak mau akan berdampak pada kebutuhan rumah masyarakat maupun PNS yang bekerja di wilayah tersebut,” katanya.

Menurutnya, kalau dulu proses untuk KPR berbelit-belit kini masyarakat dipermudah dengan adanya KPR FLPP. (Ris/Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan)