Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Laksanakan Sosialisasi Dan Reviu Ketiga Penggunaan Sistem Database

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan Reviu Hak Akses dan Penggunaan Sistem Database, serta Sosialisasi Sistem dan SOP Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP. Dalam kesempatan tersebut, Divisi Database juga menyampaikan progres semua pekerjaan strategis yang telah, yang sedang, dan yang akan dilakukan. Pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Hotel Falatehan tersebut juga dihadiri oleh Rahmat Hidayat selaku Direktur Umum dan Hukum serta perwakilan Unit Kerja PPDPP lainnya.

Sesi tersebut materi dipaparkan oleh Muhammad Nauval dan dimoderatori oleh Muji Prasetyo Iryanto. Hasil reviu Hak Akses dan Penggunaan Sistem Database menunjukkan hasil yang baik, dimana jumlah User Aktif Database Cloud PPDPP telah meningkat, yang sebelumnya hanya 50% di bulan Januari 2017, per bulan Juli 2017 menjadi 100%.

Dari sisi pemanfaatan sistem database Cloud tercatat jumlah files yang dikelola menggunakan Database Cloud PPDPP juga telah meningkat,  dari yang sebelumnya berjumlah  +/- 52 ribu files pada Januari 2017, saat ini menjadi +/- 121 ribu files per bulan Juli 2017.

Selain itu, per Juli 2017 database PostgreSQL PPDPP telah aktif digunakan untuk mengelola big data PPDPP.  Database PostgreSQL PPDPP saat ini telah menyimpan +/- 30 juta data, yang diantaranya mencakup data FLPP; data TNP2K; data hasil pengecekan NPWP Debitur FLPP dari Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; dan Data Hasil Pemadanan NIK dari Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri.

Sosialisasi yang dilakukan pada kesempatan tersebut mencakup Sosialisasi Panduan Database Cloud PPDPP, Manual Penggunaan Database PostgreSQL PPDPP, dan 7 SOP yang terkait dengan Database PPDPP diantaranya yaitu SOP Pendaftaran dan Penghapusan Hak Akses Database PPDPP dan SOP Permintaan Data dari Pihak Eksternal.

Secara keseluruhan sampai dengan bulan Juli 2017, Divisi Database, telah menyelenggarakan 5 kegiatan. Salah satu progres kegiatan yang menjadi prioritas dari Divisi Database pada Tahun 2017 ini adalah pengembangan platform database internal PPDPP yang menjadi cikal bakal Data Center PPDPP, persiapan penerapan dan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013, serta analisa data strategis pendayagunaan database PPDPP yang sejalan dengan Pengembangan Data MBR.