SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Bimtek TNDE dan Pengolahan ARSIP Tahun 2019

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Divisi Rumah Tangga dan Aset (RTA) menyelenggarakan Bimtek Tata Naskah Dinas (TND) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) serta klasifikasi arsip tahun 2019 di Ruang Rapat Garuda II ICE BSD City (2-4 Mei 2019).

Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala Divisi RTA, Aisyah Dewi. Hadir sebagai narasumber yaitu Martanto Boedi J (Kabag Keungan dan Umum Sekditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), Emma Hapsari (Arsiparis Utama Biro Umum Kementerian PUPR), dan Yudianingsih (Kasubag TND Kementerian PUPR). Hadir sebagai peserta yaitu para sekretaris dan perwakilan staf dari masing-masing divisi yang bertanggung jawab terkait persuratan.

Dalam bimtek ini, disampaikan beberapa materi penting yaitu Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik serta Klasifikasi Arsip di Lingkungan PPDPP. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) bertujuan untuk terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (e-Government), terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit organisasi/unit kerja, Selain itu juga adanya kemudahan pengelolaan dan pengendalian naskah dinas. Penggunaan TNDE ini juga untuk keamanan data dan terjamin kerahasiaanya, karena TNDE menyimpan database surat-surat kedinasan maupun disposisi pimpinan,

Selain TNDE, klasifikasi arsip juga perlu dilakukan di lingkungan PPDPP, Emma Hapsari menyampaikan bahwa klasifikasi arsip adalah melaksanakan aktivitas pengolahan melalui penataan arsip, dengan cara pemilahan, pemilihan, pengelompokkan, pendataan, pemindaian, penyimpanan arsip aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis, serta untuk memudahkan penemuan kembali arsip.

Dalam penutupan acara, Aisyah Dewi mengatakan dengan berakhirnya bimtek ini, diharapkan semua sekertaris, maupun semua staf di lingkungan PPDPP dapat mengaplikasikan TNDE dan pengelolaan klasifikasi arsip sesuai dengan Permen PUPR No.23/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis./Ica