SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Bimtek TNDE Guna Wujudkan e-Government

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Divisi  Rumah Tangga dan Aset (RTA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengimplementasian Aplikasi Data Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Hotel Santika Premiere,Ice-BSD City (26-28 April 2018).

Bimtek ini sebagai acuan dalam pelaksanaan TNDE pada setiap unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuannya untuk menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Manfaat pelaksanaan TNDE adalah untuk terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik  (e-Government), Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar unit organisasi/unit kerja, Selain itu juga adanya kemudahan pengelolaan dan pengendalian naskah dinas. Penggunaan TNDE ini juga untuk keamanan  data dan terjamin kerahasiaanya, karena TNDE menyimpan database surat-surat kedinasan maupun disposisi pimpinan,

Acara ini dibuka oleh Koordinator Divisi RTA , Dwinanto. Di kegiatan tersebut ada pre test dan post test. Hadir sebagai Narasumber dalam kesempatan tersebut, Kepala Subagian Umum Pembiayaan Perumahan, Tris Yunarto,SE,Msi dihadiri juga oleh perwakilan unit kerja PPDPP lainnya.

Tris Yunarto, SE,Msi memaparkan pengimplementasian Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Disini beliau juga menjelaskan pengertian Tata Naskah Dinas Elektronik, Naskah Dinas Elektronik, dan Pengguna Tata Naskah Dinas Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PUPR.