SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Perjanjian Kerjasama dengan 3 BPD di Bali

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan perjanjian kerjasama Operasional dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, BPD Sulteng dan BPD Kaltim, Kamis (18/5) di Sanur Paradize Palza Hotel Bali tentang penyaluran Dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatangan kesepakatan itu disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti.

Dalam sambutan selamat datangnya, Direktur Utama BPD Bali, I Made Sudja menyampaikan bahwa harga rumah merupakan kepentingan utama bagi masyarakat. Sementara setiap tahun harga rumah selalu mengalami kenaikan dan hal ini tentunya memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kehadiran pemerintah melalui program sejuta rumah sangat membantu dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dengan kerjasama ini kami berharap bisa memberi manfaat bagi MBR. Terima kasih kepada PPDPP dan kami sangat berharap pemda bisa memberikan dukungannya,” ungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam arahannya mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjamin setiap warga negara untuk memiliki rumah yang layak huni. Bentuk komitmen ini terlihat dari berbagai program yang diluncurkan. Mulai dari KPR Sejahtera FLPP, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Tahun 2017 ini, pemerintah telah meningkatkan bantuannya untuk MBR memiliki rumah dengan dana yang semakin meningkat sebesar Rp15,6 triliun. Untuk FLPP sebesar Rp9,7 triliun untuk 120 ribu unit rumah, SSB sebanyak Rp3,7 triliun untuk 225 ribu unit rumah serta Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp2,2 triliun.

“Harapannya kerja sama ini dapat berjalan lancar, bermanfaat bagi MBR dan mampu mengurangi angka backlog perumahan. Diharapkan pemerintah pusat, daerah, bank dan pengembang mampu bersinergi untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemanfaatan rumah secara maksimal,” ujarnya tegas.