Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan PKO bersama dengan 40 Bank Pelaksana untuk Penyaluran FLPP Tahun 2018

Kamis, 21 Desember 2017, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) bersama dengan bank pelaksana terkait penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2018. Bertempat di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, PKO dilakukan dengan Bank 40 Pelaksana yang terdiri dari bank nasional dan bank pembangunan daerah. Pemerintah mengalokasikan penyaluran dana FLPP untuk tahun 2018 sebesar Rp4,5 Triliun, yang terdiri dari Rp2,2 Triliun dari DIPA dan Rp2,3 Triliun dari optimalisasi pengembalian pokok, untuk 42.000 ribu unit rumah.

Adapun Bank Pelaksana yang melaksanakan PKO diantaranya : 1) Bank Arta Graha Internasional; 2) Bank Rakyat Indonesia; 3) Bank Negara Indonesia; 4) Bank Mandiri; 5) Bank Tabungan Pensiunan Nasional; 6) Bank Mayora; 7) Bank Sumut; 8) bank Riau Kepri; 9) Bank Nagari; 10) Bank Jambi; 11) Bank Sumselbabel; 12) Bank BJB; 13) Bank DKI; 14) Bank Jateng; 15) Bank BPD DIY; 16) Bank Jatim; 17) Bank NTB; 18) Bank NTT; 19) Bank Bali; 20) Bank Kaltimtara; 21) Bank Kalbar ; 22) Bank Kalsel; 23) Bank Kalteng; 24) Bank SulutGo; 25) Bank Sulteng; 26) Bank Sultra; 27) Bank Sulselbar; 28) Bank Papua; 29) Bank BRI Syariah; 30) Bank Syariah Mandiri; 31) Bank Aceh; 32) Bank Sumut Syariah; 33) Bank Jambi Syariah; 34) Bank Sumselbabel Syariah; 35) Bank BJB Syariah; 36) Bank Jateng Syariah; 37) Bank Jatim Syariah; 38) Bank Kaltimtara Syariah; 39) Bank Kalsel Syariah; dan 40) Bank Sulselbar Syariah. Kegiatan ini juga disertai dengan acara penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dengan Bank Pelaksana. Adapun bank pelaksana yang melaksanakan penandatanganan MoU tersebut adalah : 1) Bank DKI; Bank Syariah Mandiri; dan 3) dan Bank Aceh.

Pemerintah terus menggencarkan program sejuta rumah. Hingga per 19 Desember 2017, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai Rp30, 68 Triliun dengan 517.558 unit rumah. Adapun penerima FLPP terdiri dari 73,97% pegawai swasta; 7,68% wiraswasta; 12,77 % Pegawai Negeri Sipil; 4% TNI/Polri; dan 1,59% lainnya. PPDPP terus mengembangkan Sistem Layanan e-FLPP yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Menteri PUPR pada tanggal 3 Agustus 2016. Perlu diketahui, e-FLPP merupakan sistem layanan verifikasi terhadap data calon debitur FLPP yang diajukan oleh Bank Pelaksana. Sistem ini mampu meminimalisir human eror dalam penginputan data dan mempercepat layanan dari yang sebelumnya 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Dengan sistem ini, 5.000 data dapat diverifikasi dalam waktu lebih kurang satu jam, sehingga mampu mempercepat pelayanan pencairan dana FLPP kepada MBR.

Salah satu inovasi yang dikembangkan pada sistem e-FLPP adalah berupa peningkatan keamanan data melalui kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara sejak bulan April 2017. Sistem keamanan ini merupakan kali pertama yang diterapkan di Kementerian PUPR. Selain itu sistem keamanan ini juga diaplikasikan pada sistem Host to Host dengan Bank Pelaksana. Selain itu di tahun 2017 ini PPDPP juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan melakukan pemanfaatan data melalui KTP Elektronik yang telah terhubung dengan Kemendagri untuk memastikan keabsahan data calon debitur.

Dalam menjaga kualitas layanannya, PPDPP saat ini telah mendapatkan pengakuan taraf internasional melalui Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) , yang diperoleh dari Badan Sertifikasi ACM yang terakreditasi UKAS Inggris, pada tanggal 30 Oktober 2017. PPDPP tahun 2017 ini juga memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Badan Sertifikasi British Standards Institution. Untuk lebih menunjang layanannya di bidang informasi, tahun ini PPDPP membuka layanan Hotline PPDPP dengan nomor 0-800-10-77377. Layanan bebas pulsa tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan FLPP.

Saat ini PPDPP juga sedang dalam proses untuk melaksanakan program “Registrasi Pengembang”. Program registrasi pengembang ini dilaksanakan dalam rangka menata, mengkoordinir dan meningkatkan peran asosiasi dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, sehingga MBR dapat terlindungi dengan kepastian kualitas rumah yang dibelinya. Disamping itu, program ini nantinya juga akan dikembangkan untuk memantau ketersediaan pasokan rumah, termasuk lokasi yang dibangun. Registrasi pengembang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 1) Tahap Registrasi Asosiasi dan Pengembang (Januari – Maret 2018); 2) Tahap Seleksi Asosiasi dan Pengembang (April – Juni 2018); 3) Tahap Sertifikasi Asosiasi dan Pengembang (Juli– Desember 2018); dan 4) Tahap Reward dan Punishment Asosiasi dan Pengembang (Desember 2018).