SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan PKO dan Addendum PKO dengan Bank Pelaksana FLPP

Jakarta — Dengan telah keluarnya Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maka mulai tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90 : 10 berubah menjadi 75 : 25 efektif diberlakukan. Untuk pelaksanaannya, maka Kementerian PUPR melalui PPDPP melakukan addendum/perubahan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Bank Pelaksana pada hari ini  Selasa (14/8)  dengan 39 (tiga puluh sembilan) Bank Pelaksana disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti.

Bank Pelaksana tersebut adalah: 1. Bank Arta Graha internasional, 2. Bank Rakyat Indonesia, 3. Bank Negara Indonesia, 4. Bank Mandiri, 5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, 6. Bank Sumut, 7. Bank Riau Kepri, 8. Bank Nagari, 9. Bank Jambi, 10. Bank Sumselbabel, 11. Bank BJB, 12. Bank DKI, 13. Bank Jateng, 14. Bank BPD DIY, 15. Bank Jatim, 16. Bank  NTB, 17. Bank NTT, 18. Bank Bali, 19. Bank Kaltimtara, 20. Bank Kalbar,  21.Bank Kalsel, 22. Bank Kalteng, 23. Bank SulutGo, 24. Bank Sulteng, 25. Bank Sultra, 26.Bank Sulselbar, 27. Bank Papua, 28. Bank BRI Syariah, 29. Bank Syariah Mandiri, 30. Bank Aceh, 31. Bank Sumut Syariah, 32. Bank Jambi Syariah, 33. Bank Sumselbabel Syariah, 34. Bank BJB Syariah, 35. Bank Jateng Syariah, 36. Bank Jatim Syariah, 37. Bank Kaltimtara Syariah, 38. Bank Kalsel Syariah dan 39. Bank Sulselbar Syariah.

Pada kesempatan yang sama, PPDPP juga menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank KEB Hana dan Bank BRI Agroniaga. Sehingga total bank pelaksana yang menyalurkan dana FLPP pada tahun 2018 menjadi  43  bank. Terdiri    dari 11   Bank Umum   Nasional dan 32   Bank Pembangunan  Daerah.

Sehubungan dengan penurunan proporsi pendanaan pemerintah pada dana FLPP, maka PPDPP juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terkait dengan pertukaran data. SMF hadir untuk membantu Bank Pelaksana yang membutuhkan pendanaan. Adapun Bank Pelaksana yang bekerja sama dengan SMF sebanyak 21 bank yang terdiri Bank BTN, Bank Artha Graha, Bank BTPN, Bank DKI, Bank Papua, Bank Sumut, Bank Sultra, Bank BJB, Bank Kalbar, Bank Sulselbar, Bank  Bali, Bank Riau Kepri,  Bank Jateng, Bank  NTT,  Bank Kaltimtara, Bank SulutGo,  Bank BTN Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Sulselbar Syariah, dan Jateng Syariah.

Melalui sinergi penyaluran KPR FLPP antara PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana Penyaluran KPR, SMF berkomitmen untuk menyediakan dana jangka menengah panjang sebesar   25% kepada Bank Pelaksana. Direktur Utama SMF, Ananta Wiogo mengatakan bahwa melalui program pembiayaan KPR dengan suku bunga tetap yang difasilitasi SMF, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi mismatch funding pada penyaluran KPR FLPP.

Adanya Surat Menteri Keuangan, No. S-163/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018, perihal Penurunan Beban Fiskal dalam KPR Program FLPP dan SSB,  dan Keputusan  Menteri PUPR No 463/KPTS/M/2018, tentang Proporsi Pendanaan Kredit / Pembiayaan Pemilikan dan Perumahan Rakyat, menjadi dasar bagi SMF sebagai special mission vehicle menjalankan fungsi sebagai fiscal tools Pemerintah dalam penyediaan dana jangka menengah panjang guna merealisasikan penurunan beban fiskal Pemerintah dalam KPR FLPP, dimana sebelumnya Pemerintah  memiliki porsi 90%,  turun menjadi 75%.

Ananta  mengaku optimis, dengan adanya sinergi  yang kuat, program sejuta  rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Ke depan,  untuk mengoptimalkan penyaluran  dana FLPP  maka Kementerian PUPR melalui PPDPP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Pelaksana yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2018 berdasarkan data kinerja triwulan ke-3 tahun 2018 “Kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas target jika Bank Pelaksana tidak mencapai komitmen yang telah disepakati pada  PKO” ujar Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono tegas.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Bank Pelaksana.

Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 9 Agustus 2018, telah mencapai Rp32,406 Triliun dengan 532.713 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun 2018 sebanyak 12.885 unit rumah senilai Rp1,479 Triliun. Total penerima manfaat KPR FLPP dari  tahun 2010 terdiri  dari 73,71% pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,73% Wiraswasta; 3,97% TNI/Polri; dan 1,74% lainnya.

PT Sarana Multigirya Finansial (Persero) atau SMF merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai special mission vehicle (SMV)  untuk membangun dan mengembangkan Pasar Sekunder Pembiayaan Perumahan. SMF memilki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi, dan pembiayaan.

Sepanjang Semester I tahun 2018 PT SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp4,3 triliun atau 45,22% dari target tahun 2018, sehingga secara kumulatif total akumulasi dana yang dialirkan dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2006 sampai dengan 30 Juni 2018 mencapai sebesar Rp41,97 triliun, yang terdiri dari pembiayaan sebesar Rp31,82 triliun, dengan NPL  0, dan sekuritisas sebesar Rp10,15   triliun.  Angka  tersebut  meningkat 28,58% dari   posisi 30   Juni 2017   sebesar Rp32,64 trillun. Dana yang telah dialirkan tersebut telah membiayai 721.736 debitur KPR yang tediri dari 70% pembiayan dan 30% sekuritisasi.

SMF memiliki peringkat AAA untuk korporasi, yang diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Rating. Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi  yang menunjukkan  kemampuan SMF untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, serta profil permodalan yang sangat kuat, dengan didukung oleh kualitas aset yang sangat baik. Peringkat tersebut juga mencerminkan tingkat dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia.

Tahun 2018 ini  SMF akan fokus memperkuat kegiatannya sebagai SMV dalam perannya sebagai fiscal tools Pemerintah melalui penguatan bisnis Perseroan. Hal tersebut akan dilakukan melalui peningkatan aliran dana dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan serta memperluas akses terhadap sumber dana murah jangka menengah panjang