SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP lakukan Sharing Session Akhir Tahun di Kabupaten Jember

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kembali menyelenggarakan kegiatan sharing session bersama seluruh pemangku kepentingan FLPP dalam upaya meningkatkan kinerja terkait program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program KPR Sejahtera FLPP di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada hari Jumat {14/12}.

Hadir dalam acara ini Anggota Dewan Pengawas PPDPP, Ach,ad Saefuddin dan Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono yang didampingi oleh Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim dan Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran Direktur Keuangan PPDPP, Kurniawan Khristianto, yang sekaligus sebagai ketua panitia kegiatan sharing session kali ini. Adapun Arief Rahman Hakim selaku Direktur Keuangan PPDPP sekaligus menjadi moderator dan salah satu narasumber yang memimpin berlangsungnya kegiatan ini.

Kegiatan sharing session ini dimulai sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Turut hadir pada kegiatan kali ini dari pihak-pihak pemangku kepentingan diantaranya, Achmad Saefuddin, salah satu Anggota Dewas PPDPP; Didik Sunardi, Direktur Pola Pembiayaan Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR; Jauhari A. Ptnh selaku Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Jember; adapun dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember; diantaranya Andri Eko Prasetyo selaku Staf Bidang Perumahan dan Permukiman; Misman selaku Staf Seksi Perumahan dan Pemakaman; juga beberapa perwakilan dari Asosiasi Pengembang diantaranya FX. Andoyo NP selaku Pembina/Senior REI; Bambang Budi Susetya selaku Ketua REI Komisariat Jember; dan Syaiful Bakri selaku ketua DPW Jatim dari APERNAS.

Pada sesi diskusi Arief Rahman Hakim mengatakan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya pemerintah pusat melalui PPDPP guna meningkatkan kerjasama yang nyata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana dan Asosiasi Pengembang yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam sesi pemaparan materi, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, menyampaikan tujuan diadakannya diskusi ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh pihak pemangku kepentingan dalam membantu Pemerintah untuk mewujudkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Mari kita samakan persepsi dan tujuan kita bersama, demi terwujudnya rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah”. Ia juga menyampaikan masih tingginya data backlog kepemilikan rumah di Indonesia berdasarkan data dari BPS antara tahun 2010-2016 yaitu 11,6 juta. Adapun prosentase target dan realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga November 2018 yaitu baru mencapai 58,66%, dengan target awal tahun 2018 yakni 58.672 unit, baru mencapai 34.419 Unit.

Pada kesempatan lainnya, Arief Rahman Hakim menyebutkan alasan terpilihnya Kabupaten Jember sebagai tempat terselenggaranya kegiatan ini dikarenakan Kabupaten Jember menjadi daerah yang tertinggi dalam penyaluran dana FLPP di Provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan diskusi tanya jawab ini harapannya setiap pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember dapat memaksimalkan kinerjanya sehingga masyarakat dapat memiliki rumah layak huni dengan lingkungan yang baik.

Turut hadir pada kegiatan sharing session kali ini dari pihak bank pelaksana diantaranya Adi Ismail selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BNI Cabang Jember; Tita Mardwianita selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jember; Mochammad Erick Anwar selaku Junior RM Kredit Property Bank Jatim Kabupaten Jember; dan Rono Satriyo sebagai Pimpinan BRI Syari’ah Kabupaten Jember. (Fdl)