SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP di Kota Medan

Medan, Senin 21 Oktober 2018 – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menyelenggarakan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP Di Hotel Cambridge – Medan. Acara ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Direktur Keuangan PPDPP dan mengundang Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, dan Pengembang di daerah Provinsi Sumatera Utara.

Acara dibuka oleh Budi Hartono selaku Direktur Utama PPDPP dengan moderator Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi PPDPP. Turut hadir dalam acara ini diantaranya: Direktur Umum & Hukum PPDPP, Monhilal dan Dewan Pengawas PPDPP, Achmad Saefudin.

Adapun Bank Pelaksana yang hadir dalam acara seperti; Bank BTN,Bank Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Sumselbabel, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari dan Bank Riau Kepri. Dalam paparan yang disampaikan oleh  Budi Hartono disebutkan bahwa backlog di Tahun 2016  sekitar 11,6 juta dan di Tahun 2015 sekitar 13,5 Juta. Pemerintah hadir melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Unggaran, Jawa Tengah, salah satunya dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam urutan enam besar provinsi dengan serapan tertinggi yang mencapai 1,921 unit per Januari sampai dengan September 2018. Terkait bencana alam gempa di Lombok pada September 2018 lalu, Budi sampaikan bahwa kualitas rumah menjadi perhatian pemerintah, sehingga kualitas rumah yang dibangun harus sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Ditemukan fakta di lapangan dimana masih terdapat kualiatas bangunan yang masih rendah. Selain itu perlu adanya optimalisasi bank pelaksana, karena masih terdapat penyerapan yang rendah. Diharapkan dengan adanya diskusi ini diketahui penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk dapat dicari solusinya sehingga percepatan realisasi FLPP dapat terjadi dengan baik.

Ida Mariana selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Sumatera Utara memiliki backlog 411.000 unit  di Tahun 2016. Untuk kepemikikan dan permukiman rumah. Permasalahan yang terjadi adanya masalah lahan yang terbatas dan mahal, dan kepala daerah yang kurang peduli. Selain itu juga dari sisi perbankan, perlu adanya kerjasama dengan pihak pengembang dan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi akbar khususnya kepada MBR beserta dengan PNS dan pekerja lainnya untuk mengetahui persyaratan dan lokasi lokasi perumahan subsidi ini.

Kegiatan sharing session ini berlangsung sampai dengan 23 Oktober mendatang yang disertakan dengan kegiatan kunjungan ke lapangan terhadap Rumah KPR Sejahtera  FLPP dan rekonsiliasi penyaluran dana FLPP dengan bank pelaksana. (JLS)