SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja Pegawai

Jakarta, 12 Februari 2019 – PPDPP melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) unit kerja Direktur Umum dan Hukum adakan rapat sosialisasi terkait Surat Edaran Direktur Utama Nomor 11/SE/Sg/2019 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Layanan Umum PPDPP. Rapat sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bromo, Lantai 2 Gedung PPDPP ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Divisi SDM, Muhammad Nauval Al Ammari dan dihadiri oleh setiap Plt. Kepala Divisi, Kepala Divisi serta perwakilan staf dari setiap Divisi yang ada di Lingkungan Kerja PPDPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka PPDPP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta merupakan Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU secara penuh.

Sosialisasi Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan regulasi Pemerintah terkait Penyusunan Kontrak Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Sementara itu tujuan sosialisasi ini untuk memberikan petunjuk pelaksanaan teknis sebagai bentuk pemberlakuan kebijakan standar Penyusunan Kontrak Kinerja/SKP dan Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan BLU PPDPP.

Prinsip penyusunan Kontrak Kinerja/SKP yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran ini diantaranya sebagai berikut : Mampu mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi/pegawai; mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normativ), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/Pegawai; mampu diukur dengan jelas dan jelas pula cara pengukurannya; disepakati oleh kedua belah pihak yang berkaitan yaitu antara Pegawai dan Pimpinannya; realistis; memiliki batas waktu pencapaian; dan bersifat pengembangan berkesinambungan. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.