SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lakukan Sosialisasi Penyesuaian Remunerasi Kepada Pegawai

Menindaklanjuti telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 852/KMK.05/2018 tentang penetapan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU PPDPP Kementerian PUPR, PPDPP melalui Divisi Sumber Daya Manusia Unit Kerja Direktur Umum dan Hukum mengadakan sosialisasi terkait remunerasi kepada pegawainya, bertempat di lantai 2 Gedung PPDPP pada hari Kamis (11/4).  Kegiatan ini mengundang seluruh pejabat dan pegawai PPDPPdan dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi PPDPP dan Ketua Dewan Pengawas PPDPP.

Direktur Utama, Budi Hartono dalam arahannya mengingatkan pegawai PPDPP bahwa dengan remunerasi yang baru ini berarti PPDPP dituntut untuk semakin lebih profesional memberikan pelayanan terhadap stakeholder, terutama kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selanjutnya penjelasan lebih komprehensif disampaikan oleh Plt. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Muhammad Nauval Al-Ammari. Dalam paparan disampaikan bahwa perubahan remunerasi ini sebelumnya telah melewati proses panjang, yang dimulai sejak bulan Mei 2018 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan, yang pada akhirnyan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Utama Nomor 11 Tahun 2019 terkait Grade dan Nama Jabatan. Dalam proses pengajuan remunerasi, Divisi SDM menggunakan Konsep Kajian Remunerasi menggunakan HAY Method yang terdiri dari Know-How, Problem Solving dan Accountability. Kegiatan ditutup oleh Direktur Umum dan Hukum, Monhilal dengan mengingatkan para pegawai PPDPP untuk selalu meningkatkan produktifitas dan sabar dalam bekerja