PPDPP Lanjutkan Rekonsiliasi Triwulan I/2019 dengan Bank Pelaksana

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Direktur Keuangan PPDPP kembali melanjutkan kegiatan rekonsiliasi penyaluran dana FLPP dengan bank pelaksana periode ke I/2019. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang dimulai sejak Senin 22 April hingga Rabu 24 April 2019. Berlokasi di di Medan, Sumatera Utara, kegiatan rekonsiliasi ini dihadiri oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim.

Selaku Direktur Keuangan, Arief menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini merupakan salah satu bagian dari komitmen yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik PPDPP ataupun Bank Pelaksana. “Bagian dari komitmen awal ketika bank itu ada perjanjian untuk menyalurkan dana FLPP maka ada kewajiban melakukan rekonsiliasi, paling lambat 3 bulan untuk melakukan rekonsiliasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.” Ujar Arief.

Arief berharap, Setelah dilaksanakannya sosialisasi pelaksanaan SIT dan UAT (pengimplementasian host to host) oleh divisi teknologi informasi (TI) PPDPP kepada Bank Pelaksana pada bulan maret 2019 lalu, maka selanjutnya kegiatan rekonsiliasi ini dapat dilakukan menggunakan metode host to host.

(baca:http://ppdpp.id/pelaksanaan-system-integration-testing-sit-dan-user-acceptance-testing-uat-untuk-implementasi-host-to-host-antara-ppdpp-dengan-bank-pelaksana/).

Arief mengatakan, pembayaran tarif yang dibayarkan oleh Bank kepada PPDPP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menurutnya itu baru suatu kepatuhan berdasarkan waktu saja. “Hasil rekonsiliasi ini saya tegaskan kembali, khususnya untuk skema pembiayaan 90:10, sebagaimana mestinya kegiatan rekonsiliasi ini akan menghasilkan jadwal angsuran yang menjadi patokan PPDPP untuk menagih denda ke pihak perbankan, maka ketika ada keterlambatan pembayaran tarif pokok, pihak perbankan akan mendapat surat tagihan denda. Hal ini baru berdasarkan kepatuhan kepada waktu saja.” Jelas Arief.

“Sebagai bentuk kepatuhan terhadap waktu, selanjutnya mulai bulan ini kegiatan rekonsiliasi ini tidak hanya menghasilkan jadwal angsuran saja; tetapi juga menghasilkan nilai yang harus dibayarkan oleh pihak bank, karena itu bagian dari hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga atas laporan keuangan tahun 2018.” lanjut Arief.

Selain itu Arief juga mengingatkan kepada seluruh pihak perbankan terkait kelengkapan dokumen hard copy debitur yang belum lengkap namun sudah mendapatkan pencairan dana subsidi program FLPP, agar segera dilengkapi, hal ini untuk mengantisipasi pengecekan dari tim audit. Adapun prosedur pembatalan pengajuan dokumen atau percepatan pelunasan yang diajukan oleh debitur agar lebih teliti dalam menggunakan format yang sesuai dengan format yang telah ditentukan pada saat PKO, terutama untuk pengajuan pelunasan dipercepat. tutup Arief.

Pada kesempatan yang sama, sebelum membuka kegiatan ini Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono memberikan arahannya dan kembali mengingatkan kepada semua peserta kegiatan rekonsiliasi bahwa suksesnya program KPR FLPP ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu terhuninya seluruh rumah subsidi yang telah dilkakukan akad oleh MBR, dan yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkannya dana APBN yang telah disalurkan secara akuntabel, salah satunya melalui kegiatan rekonsiliasi.