SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Masuk 7 Besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 Kategori Kepatuhan Kementerian PUPR

Kamis, 30 Agustus 2018 – PPDPP masuk dalam 7 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 Kementerian PUPR Kategori Kepatuhan. Usai bersaing dengan 50 unit kerja Kementerian PUPR lainnya, pada tanggal 30 Agustus 2018 PPDPP hadir memenuhi undangan beauty contest sebagai finalis dan mempresentasikan materinya di hadapan tim juri.

Bertempat di hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan PPDPP bersama dengan 6 finalis lainnya dijadwalkan dalam 2 hari memaparkan Kepatuhan Layanan Publik yang dimilikinya. 6 finalis lain yang diundang antara lain : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta; Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah VII Banjarmasin; Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I Medan; Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, dan Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung.

Hadir langsung Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyampaikan materi Kepatuhan Layanan Publik yang didampingi oleh Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan dan Plt Kepala Divisi Humas Unit Kerja Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Rozalinda Yahya. Selama kurang lebih 30 menit, paparan ditanggapi oleh tim juri cukup antusias dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan.

Adapun unsur tim juri yang hadir menilai presentasi Kepatuhan Layanan Publik PPDPP antara lain dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Media, termasuk praktisi dan tenaga ahli sesuai bidang terkait. Selain memaparkan Kepatuhan Publik PPDPP, Budi Hartono juga sampaikan di hadapan tim juri bahwa melalui e-FLPP, PPDPP juga telah masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik SINOVIK Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.