SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Menerima Kunjungan BPD Bali

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali diterima oleh Direksi Pusat Pengelolaan dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Selasa (24/01) di kantor PPDPP, Jakarta.

Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Utama BPD Bali, I Made Sudja, Dewan Komisaris BPD Bali, Wisnu Bawa Temaja, dan Kepala Divisi Kredit BPD Bali, I Nyoman Sudharma. Sedangkan dari pihak PPDPP, hadir Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dan Direktur Layanan, Saraswati.

Audiensi BPD Bali ke PPDPP ini dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah dan mendukung program Pemerintah RI di provinsi Bali, dalam memberikan akses kepada MBR untuk memiliki rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

“Kami menyambut baik kedatangan Direksi dan Dewan Komisaris BPD Bali di PPDPP dan niatnya untuk bekerja sama lebih jauh dengan PPDPP,” ujar Budi dalam sambutannya.

Dalam pertemuan ini Direksi BPD Bali ini menginformasikan bahwa masih ada potensi di beberapa wilayah kerja BPD Bali yaitu, Bali dan mataram untuk penyerapan KPR FLPP. (Humas/Joanna)