Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Menerima Kunjungan Pemkab Minahasa Tenggara

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menerima kunjungan dari Kabupaten Minahasa Tenggara, Rabu (19/7) di kantor PPDPP di Jalan Palatehan. Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Bupati, Setli Tanot, bersama dengan Kepala Dinas Permukiman Minahasa Tenggara, Deni Porayouu dan Project Manager PT Batu Penjuru, Yudi Ratumbanua.

Dalam pertemuan tersebut pihak pengembang menyampaikan rencananya untuk membangun rumah yang dibiayai oleh KPR FLPP (kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). “Kami ingin membangun 600 unit rumah di dua lokasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu Watulinai seluas hampir 7 ha dan daerah Ratakan di atas lahan hampir 4 ha,” ungkapnya Project Manager PT Batu Penjuru, Yudi Ratumbanua.

Sementara itu pemerintah kabupaten sendiri turut memberi dukungan dengan sengaja hadir dan turut serta menemani pengembang untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dana KPR FLPP. “Kami pemerintah kabupaten sangat komit dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan sejauh ini kami menyediakan dana desa untuk membantu meningkatkan mutu rumah yang tidak layak huni di daerah kami. Saat ini sudah 1.600 rumah yang tidak layak huni yang sudah kami perbaiki. Apalagi ada pengembang yang ingin membangun rumah baru untuk MBR, kami sangat mendukung,” ujar Deni Porayouu, Kepala Dinas Permukiman Minahasa Tenggara.

Rombongan yang terdiri dari pemerintah dan pengembang dari Kabupaten Minahasa Tenggara ini ingin mengkonfirmasi ketersediaan dana FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang di daerah ini untuk membangun rumah bagi MBR.

Kunjungan ini disambut dan diterima oleh Kepala Divisi Kerjasama, Kepala Divisi Pemasaran dan Staf Senior Verifikasi di unit kerja Direktur Layanan serta Humas PPDPP. Pihak PPDPP berjanji untuk bisa melakukan mediasi dengan perbankan agar bisa menyambut peluang ini.