Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Menuju Database Prudent

Andah pernah kesal karena kesulitan mencari data, atau data yang Anda butuhkan ternyata ada di flashdisk karyawan dan dia tidak bisa dihubungi? jangan sampai ini terjadi…

Kondisi inilah yang sedang diatasi oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Saat ini melalui Divisi Database unit kerja dari Direktur Operasi sedang menggarap databasenya PPDPP menjadi lebih rapi, aman dan bisa diperoleh dimana saja dan kapan saja, selagi terhubung dengan akses internet sesuai oleh pemilik data.

Divisi Database sudah menyiapkan pengarsipan data melalui postgreeSQL dan ditambahkan dengan penggunaan cloud yang didukung oleh semua unit kerja di lingkungan direktur PPDPP.

Menurut Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan, aset dan data adalah sesuatu yang berharga sehingga harus dipelihara. Sehingga dibutuhkan sistem yang mampu membuat data menjadi database yang rapi, aman dan bisa diakses langsung ketika dibutuhkan. Sehingga tidak tergantung kepada personal lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Umum dan Hukum, karena memori harus direkap jejaknya dan diarsipkan.Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membutuhkan data di masa lalu atau sekarang, hal itu mudah dilakukan.

Divisi Database sudah mempersiapkan bagaimana cara mengisi data, mengakses data dan siapa saja yang berhak dan boleh mengakses data tersebut. “Diharapkan semua unit kerja rutin untuk meng – up date data dan informasi secara terus menerus sehingga penggunaan database yang sudah dibangun terlihat jelas manfaatnya. Semua harus disiplin melaksanakannya,” ujar Direktur Operasi, Nostra Tarigan.

Diakhir pertemuan, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktur Operasi. “Database yang bagus, rapi dan aman memang harus dimiliki oleh PPDPP. Untuk itu PPDPP bisa mencari benchmark untuk sistem ini sehingga semua berjalan optimal. Kemajuan zaman membuat kita harus mengikuti IT. Kita harus bisa meminimalisir semua yang bersifat manual,” ujarnya mengarahkan.

Turut hadir dalam Pembahasan Teknis Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2016 ini di hari ketiga Jumat (25/11) semua direksi dan seluruh perwakilan dari semua staf di unit kerja PPDPP.