SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Mulai Pelatihan Audit Internal SMKI ISO 27001:2013

Setelah dinyatakan  unit kerja di Direktur Operasi berhak mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2015 oleh PT Asia Cipta Management (ACM) yang merupakan Badan Sertifikasi di bawah lisensi UKAS Inggris pada tanggal 13 September 2017 lalu, maka mulai hari Selasa (19/9), Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memulai persiapan menuju sertifikasi untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), yaitu melalui pelatihan audit internal SMKI ISO 27001:2013. Hadir dalam pembukaan pelatihkean tersebut, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dan Direktur Operasi, Nostra Tarigan. Pelatihan audit internal terkait ISO 27001: 2013 disampaikan oleh Rungga Reksya Sabilillah.

Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi siklus hidup suatu organisasi/perusahaan sehingga perlu dijaga keamanannya khususnya dari aspek kerahasiaan, keabsahan serta ketersediaannya. Tidak terjaganya informasi dengan baik pada organisasi dapat menyebabkan timbulnya masalah terkait keamanan informasi seperti kebocoran informasi penting, pencurian data password pengguna, modifikasi data/perangkat lunak oleh pihak yang tidak berwenang, penyusupan ke system, dsb. Untuk menjamin keamanan terhadap aset, organisasi perlu menerapkan suatu sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).

Dalam menerapkan SMKI pada organisasi atau perusahaan dibutuhkan suatu komitmen dari manajemen khususnya pada tim manajemen yang terlibat dalam ruang lingkup penerapan SMKI. Karena tujuan dari menerapkan SMKI adalah untuk menyusun sebuah sistem manajemen. Apabila tidak ada dukungan/komitmen dari manajemen terhadap penerapan SMKI, maka penerapan SMKI tersebut tidak akan berjalan sehingga akan mengakibatkan kegagalan dalam proses implementasi. Kurangnya komitmen dari manajemen merupakan faktor utama penyebab kegagalan implementasi SMKI.