Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Optimis Target 40 Ribu Unit Rumah Tercapai Tahun 2017

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono, Rabu (19/7) dalam wawancaranya bersama Majalah Konstruksi menyampaikan optimisnya bahwa target penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 40 ribu unit rumah dapat tercapai pada tahun ini. “Kami optimis dengan dukungan dari bank pelaksana, pengembang target ini bisa dicapai hingga akhir tahun 2017,” demikian ucapnya optimis.

Pada tahun 2017 ini pada awalnya pemerintah menetapkan anggaran untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp9,7 triliun untuk membiayai sebanyak 120 ribu unit rumah untuk dana FLPP. Namun dalam perjalanannya terdapat revisi anggaran  sehingga berubah menjadi Rp 3,1 triliun untuk 40 ribu unit rumah.

Pemerintah menurut Budi Hartono tetap komit terhadap pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini terlihat selain pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk KPR Selisih Suku Bunga (SSB) sebesar 239 ribu unit sehingga total rumah bisa dibiayai untuk MBR sebanyak 279 ribu unit.

Saat ini PPDPP telah menyalurkan dana KPR FLPP untuk tahun 2017 sebanyak Rp871,03 miliar untuk 7.623 unit rumah. Sedangkan total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2017 per 14 Juli 2017 adalah sebanyak Rp29,09 triliun untuk 503.688 unit rumah.