SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Optimis Terapkan TNDE di Semua Lini

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) optimis sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) diterapkan di semua lini mulai Senin (20/5). Selama ini PPDPP telah menerapkannya namun belum optimal. “Kami menginginkan semua lini, mulai dari Direksi, Kepala Divisi dan staf sudah menggunakan sistem ini hingga tuntas. Sehingga kinerja semuanya terlihat,” ujar Budi optimis di sela-sela acara Sosialisasi TNDE di lingkungan PPDPP, Selasa (14/5) di ruang rapat Merapi kantor PPDPP yang diadakan oleh Divisi Rumah Tangga dan Aset PPDPP.

Selama ini, PPDPP aktif mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Biro Umum Kementerian PUPR terkait masalah sistem ini. Bagaimanapun penerapan TNDE harus dilaksanakan sebagai bentuk tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien, dan akuntabel.

Apabila TNDE sudah dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pelaksanaan sistem ini dapat tercapai yaitu : untuk menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antara unit organisasi/unit kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan

Diharapkan jika semua lini sudah menggunakan sistem ini maka komunikasi akan semkin lancar ke depannya, baik di lingkungan PPDPP maupun antar unor di lingkungan Kementerian PUPR.