SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Paparkan Data Jumlah Potensi MBR FLPP Tahun 2017

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Divisi Database memaparkan hasil Pendayagunaan Data TNP2K dalam Konteks Pengembangan Data Potensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sesi ini merupakan salahsatu sesi dalam Kegiatan Besar yang berjudul Workshop Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2017. Pertemuan yang membahas Pendayagunaan Data TNP2K ini dilaksanakan di The 101 Hotel Bogor Suryakencana.

Workshop ini dibuka oleh Direktur Utama, Budi Hartono di dampingi  oleh Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi PPDPP, Muhammad Nauval selaku Koordinator Divisi Database dan dihadiri oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selaku Narasumber Penanggap Materi, Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Bapertarum PNS, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS), Perwakilan dari Direktorat Pelaporan dan Statistik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian PUPR, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, dan Perwakilan dari Setiap Unit Kerja PPDPP.

Kajian ini merupakan kajian lanjutan yang telah dibahas sebelumnya, beberapa hal yang menjadi pembaharuan dalam kajian ini antara lain Ruang Lingkup, saat kajian pertama, ruang lingkupnya hanya sampai tingkat Provinsi sedangkan pada kajian ini, ruang lingkupnya adalah lebih mendalam sampai tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan metode pemadanan data antara Basis Data FLPP dengan Data Nasabah TNP2K diperoleh 5.296 Rumah Tangga yang match. Kemudian, Analisa dipertajam ke dalam variable-variabel yang berhubungan langsung dengan Tempat Tinggal. Variabel yang berhubungan langsung dengan tempat tinggal antara lain seperti Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas, Jenis dan Kualitas Dinding Terluas dan Jenis dan Kualitas Atap Terluas, Kepemilikan Lahan Tempat Tinggal, Kepemilikan Rumah di Lokasi Lain, Penggunaan Listrik dan Anggota Rumah Tangga yang bekerja.

Berdasarkan hasil olahan dan Analisa data, Nasabah FLPP paling banyak ditemukan pada Desil 4+ yaitu sebanyak 1.322 Rumah Tangga. Kemudian, Berdasarkan Status Kedudukan Pekerjaan yang dimiliki oleh Basis Data TNP2K dapat kita golongkan menjadi 4 Kategori yaitu, Wiraswasta, Pegawai Swasta, PNS/TNI/Polri dan Lainnya, setiap desil memiliki jenis pekerjaan yang paling dominan sama yaitu kategori Pegawai Swasta. Untuk Karakteristik Gaji,ternyata gaji tidak dapat mengklasifikasikan penghasilan. Setiap Desil memilki nilai median yang sama yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian untuk nilai terkecil gaji pada setiap desil secara berurutan dari Desil 1 sampai 4+ adalah sebagai berikut Rp.225.000 (Desil 1), Rp. 750.000 (Desil 2), Rp. 843.500 (Desil 3), Rp. 600.000 (Desil 4) dan Rp. 750.000 (Desil 4+).

 

Dari sisi Anggota Rumah Tangga yang bekerja selain Kepala Rumah Tangga, Lebih banyak Anggota Rumah Tangga yang bekerja di Perkotaan dibandingkan ART yang bekerja di Perdesaan. Persentase Anggota Rumah Tangga yang bekerja paling banyak berada pada Desil 4+ yaitu sebanyak 26,6% sedangkan Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Anggota Rumah Tangga yang bekerja paling banyak pada Desil 1 yaitu sebanyak 80,2%. Dengan melakukan query data MBR yang memperhatikan variable status bangunan, status lahan, kepemilikan rumah di lokasi lain dan status kesejahteraan, diperoleh Data Potensi MBR FLPP Berdasarkan Basis Data TNP2K secara keseluruhan adalah sebanyak 2.806.764. 3 Provinsi yang memiliki Data Potensi MBR Tertinggi secara berurutan adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Sedangkan, 3 Provinsi yang memiliki Data Potensi MBR Terendah secara berurutan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Jika ditinjau dari tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota yang memiliki Data Potensi MBR terbanyak secara berurutan adalah Kabupaten Bandung, Kota Surabaya dan Kota Medan. Sedangkan, 3 Kabupaten/Kota yeng memiliki potensi MBR paling sedikit adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Supiori.

 

Untuk ke depannya, PPDPP berharap bisa memperoleh dukungan data yang lebih detail dan lebih banyak dari para stakeholders guna untuk menyempurnakan kajian dan data yang sudah diformulasikan. Diharapkan data jumlah potensi MBR FLPP ini dapat digunakan sebagai longlist calon nasabah FLPP dan sekaligus sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan di bidang Pembiayaan Perumahan di Indonesia.