Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Olah Data TNP2K Guna Mengembangkan Data MBR FLPP

 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi memaparkan hasil entry, updating, dan pengolahan data TNP2K. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Hotel Falatehan Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) PPDPP dan perwakilan Unit Kerja di PPDPP. Sesi Workshop Pemeliharaan Database PPDPP tersebut dibuka oleh Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi PPDPP dan materi dipaparkan oleh Muhammad Nauval dari Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP.

Data TNP2K yang diolah oleh Divisi Database merupakan data Rumah Tangga Desil 1-4+ by name by address yang diperoleh PPDPP melalui Pusdatin, Kementerian PUPR. Data yang berisikan informasi sekitar 25,7 juta rumah tangga tersebut telah berhasil dientry dan diolah oleh PPDPP menggunakan Database PostgreSQL PPDPP. Divisi Database PPDPP telah mengidentifikasi 37 kolom dari setiap rows big data tersebut, yang mencakup informasi mengenai identitas rumah tangga, keterangan status kepemilikan tempat tinggal dan lahan, serta field-field informasi yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi dari tiap-tiap rumah tangga.

Pengolahan data TNP2K yang dilakukan oleh Divisi Database PPDPP bertujuan untuk mendukung pengembangan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu hasil pengolahan tersebut adalah pemadanan data TNP2K dengan data Debitur FLPP Tahun 2010-2016. Pemadanan dilakukan menggunakan 3 metode dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat  5.296 Debitur FLPP Tahun 2010-2016 yang match dengan data rumah tangga Desil 1 – 4+ TNP2K. Terdapat 3.974 Debitur FLPP Tahun 2010-2016 yang tercatat sebagai rumah tangga yang masuk dalam kategori Desil 1-4 dan terdapat 1.322 Debitur FLPP Tahun 2010-2016 yang tercatat sebagai rumah tangga Desil 4+.

Selain itu, Divisi Database PPDPP telah melakukan query filtering untuk memperoleh data potensi MBR FLPP. Hasilnya menunjukkan terdapat 2.248.400 rumah tangga Desil 1-4 dan 558.364 rumah tangga Desil 4+ yang masuk dalam kategori rumah tangga potensi MBR FLPP, sehingga tercatat di Indonesia terdapat 2.806.764 rumah tangga yang merupakan potensi MBR FLPP. Dari data tersebut juga diketahui  Jumlah Rumah Tangga Potensi MBR FLPP terbanyak (di atas 250.000 rumah tangga) berada di Provinsi: Jawa Barat (482.290 rumah tangga), Sumatera Utara (332.000 rumah tangga), Jawa Tengah (291.521 rumah tangga), dan Jawa Timur (283.108 rumah tangga).

Diharapkan data hasil olahan Divisi Database Unit Kerja Direktur Operasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan/data untuk mereview angka backlog kepemilikan rumah dan target-target penyaluran FLPP dalam konteks midterm reviu Renstra dan RPJMN Tahun 2015-2019, memformulasikan longlist/data potensi MBR FLPP, mengukur kinerja capaian FLPP dalam konteks dukungan terhadap penanganan Backlog Kepemilikan Rumah. Selain itu, jika memungkingkan, data rumah tangga potensi MBR FLPP yang masuk dalam kategori 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah versi TNP2K dapat dijadikan prioritas penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, dengan catatan selama memenuhi ketentuan repayment capacity.