Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Paparkan Kinerja 2016 dan Usulan Kegiatan Hingga 2018

Sumut – Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Senin, (28/11) diselenggarakan di Simalungun, Sumatera Utara membahas evaluasi kinerja TA 2016 dan program kerja tahun 2017 mendatang. Hadir dalam forum tersebut, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan, Direktur Operasi, Nostra Tarigan dan Direktur Layanan, DT Saraswati.

Pada kesempatan yang sama, PPDPP mempresentasikan evaluasi kinerja tahun anggaran 2016 sekaligus strategi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2018.

Dalam presentasi yang disampaikan oleh Direktur Keuangan, Dzikran dipaparkan perihal realisasi unit KPRS tahun 2010 – 2015, kinerja penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2016, belanja operasional tahun 2016, perjanjian kerjasama operasional yang telah dilakukan bersama bank pelaksana tahun 2016, berikut dengan kendala dan permasalahan yang ditemui di tahun 2016 seperti masih lemahnya peran verikavikasi bank pelaksana maupun kurangnya keterlibatan pemerintah daerah di beberapa wilayah.

Seperti diketahui, pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) merupakan salah satu program utama pemerintah saat ini guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah layak huni. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus dipantau secara intensif agar program dapat berjalan dengan tepat sasaran. Selain melakukan evaluasi, tahun 2016 ini melalui Direktur Operasi PPDPP gencar melakukan monitoring untuk memastikan agar MBR dapat menerima rumah KPR FLPP dengan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Begitu juga pada pelayanan kepada MBR, melalui Direktur Layanan, di tahun 2016 ini PPDPP telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi melalui pameran di berbagai wilayah. Dalam kurun waktu Oktober hingga awal November lalu, PPDPP telah mengadakan pameran di empat kota. Dan akhir tahun ini menyusul tiga kota lainnya. Dari sisi penguatan struktur organisasi di PPDPP, dalam waktu dekat melalui Direktur Umum dan Hukum, akan mengadakan tes untuk calon kepala divisi untuk 10 posisi.