SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Paparkan Pendayagunaan Database 2017

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Divisi Database, Unit kerja Direktur Operasi memaparkan Pendayagunaan Database tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Oktober 2017. Pada sesi pertama membahas tentang pendayagunaan data TNP2K dan data potensi MBR FLPP (10/10) di Hotel The 101, Bogor Suryakancana-Jawa Barat.

Workshop ini dibuka oleh Direktur Utama, Budi Hartono di dampingi  oleh Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi PPDPP, Muhammad Nauval selaku Koordinator Divisi Database dan  dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum –PNS, Pusdatin Kementerian PUPR, BPS, Ditjen Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, BKKBN, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR serta perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dalam pembukaannya menyampaikan bahwa  PPDPP ini mendapatkan amanah dari pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang sampai saat ini yang sudah terakumulasi Rp29 T lebih untuk memberikan akses MBR dalam rangka memiliki rumah melalui KPR Sejahtera FLPP. “Karena ini merupakan dana APBN, maka kami harus tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti yang memiliki rumah harus benar-benar  MBR,” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur seperti memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki NPWP, dan memiliki pendapatan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun.

Direktur Operasi, Nostra Tarigan menyampaikan pertemuan ini dalam rangka memaparkan capaian terkait database yang dikelola oleh PPDPP, khususnya data mengenai MBR. “Kami tidak saja mengolah data-data yang ada di PPDPP tapi juga mengembangkan sumber-sumber data yang mungkin diperoleh dari semua lembaga terkait yang bisa kami manfaatkan, terutama untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) FLPP?,” ujar Nostra menjelaskan.