PPDPP Paparkan Pendayagunaan Database 2017

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Divisi Database, Unit kerja Direktur Operasi memaparkan Pendayagunaan Database tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Oktober 2017. Pada sesi pertama membahas tentang pendayagunaan data TNP2K dan data potensi MBR FLPP (10/10) di Hotel The 101, Bogor Suryakancana-Jawa Barat.

Workshop ini dibuka oleh Direktur Utama, Budi Hartono di dampingi  oleh Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi PPDPP, Muhammad Nauval selaku Koordinator Divisi Database dan  dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum –PNS, Pusdatin Kementerian PUPR, BPS, Ditjen Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, BKKBN, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR serta perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dalam pembukaannya menyampaikan bahwa  PPDPP ini mendapatkan amanah dari pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang sampai saat ini yang sudah terakumulasi Rp29 T lebih untuk memberikan akses MBR dalam rangka memiliki rumah melalui KPR Sejahtera FLPP. “Karena ini merupakan dana APBN, maka kami harus tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti yang memiliki rumah harus benar-benar  MBR,” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur seperti memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki NPWP, dan memiliki pendapatan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun.

Direktur Operasi, Nostra Tarigan menyampaikan pertemuan ini dalam rangka memaparkan capaian terkait database yang dikelola oleh PPDPP, khususnya data mengenai MBR. “Kami tidak saja mengolah data-data yang ada di PPDPP tapi juga mengembangkan sumber-sumber data yang mungkin diperoleh dari semua lembaga terkait yang bisa kami manfaatkan, terutama untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) FLPP?,” ujar Nostra menjelaskan.