SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Transfer Knowledge ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

Dalam rangka mendukung target modernisasi BLU PPDPP, Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP kembali adakan Koordinasi Teknis Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2017, yang secara khusus membahas Transfer Knowledge ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, pada hari Senin, 20 Februari 2017.

Hadir sebagai Narasumber pada sesi ini adalah Busono, Sahroni, dan tenaga ahli dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memaparkan mengenai pengalaman Pusdatin Kementerian PUPR dalam memperoleh sertifikasi ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Turut Hadir dalam sesi ini adalah Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi dan Maharani selaku Direktur Umum dan Hukum menyambut baik upaya PPDPP untuk bisa mengikuti jejak Pusdatin Kementerian PUPR dalam memperoleh Sertifikasi ISO 9001.

Dalam paparannya, Busono dan Sahroni menyampaikan bahwa ISO yang diperoleh oleh Pusdatin adalah ISO 9001:2008. Pada Tahun 2018 nanti, ISO 9001 yang berlaku adalah ISO 9001:2015. Diharapkan PPDPP bisa memperoleh ISO 9001:2015. Untuk mendapatkan ISO tersebut, PPDPP perlu menyiapkan beberapa SOP, diantaranya adalah SOP yang mengatur tentang Pengendalian Dokumen, Pengendalian Berkas, Audit Internal, dan Manajemen Resiko.

Sebagai tahap awal penerapan ISO 9001:2015 di PPDPP, maka perlu dilakukan kick off yang ditandai dengan komitmen Direksi PPDPP. Selain itu, PPDPP perlu melakukan sosialisasi dan sejumlah pelatihan sebelum nantinya akan dilakukan audit internal dan audit eksternal untuk menilai kesiapan dan kelayakan PPDPP untuk bisa memperoleh ISO 9001:2015. Nostra Tarigan dan Maharani selaku Direksi PPDPP yang hadir pada kesempatan tersebut, memberikan tanggapan optimis dengan komitmen bersama seluruh Pegawai PPDPP, ISO 9001:2015 kedepan akan bisa diraih oleh PPDPP. (Humas/Sigit)