Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Raih Penghargaan Lembaga Pemerintah dengan Program Perumahan Paling Inovatif

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang berada dibawah Kementerian PUPR meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Program Perumahan Paling Inovatif yakni e-flpp dalam acara Realestate Creative Award (RCA) 2017 yang digagas oleh DPD REI DKI Jakarta dan Majalah Indonesia Housing & iKreatif di Hotel JS Luwansa, Jumat (11/8) malam.

Penghargaan tersebut diberikan karena PPDPP dinilai mampu memberikan inovasi pada sistem penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada stakeholder perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sistem ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen PPDPP yang dibangun untuk mempermudah alur proses permohonan pencairan dana FLPP dari Bank Pelaksana.

Penilaian dilakukan berdasarkan survei yang dilakukan oleh majalah Indonesia Housing dan DPD REI dari 200 perusahaan stakeholder perumahan, baik dari sektor properti maupun industri terkait. PPDPP dinilai sebagai lembaga pemerintah yang kreatif.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga mendapatkan penghargaan sebagai penggagas dan yang menggerakkan kembali pengembangan Kota Baru Publik Maja di perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat bersama berbagai pihak, dimana Kementerian PUPR mendukung dalam penyediaan akses jalan sepanjang 37 km dan air baku.

Tampak hadir mendampingi Menteri PUPR adalah Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Direktur Utama PPDPP Budi Hartono, bersama Direktur Operasi, Nostra Tarigan, Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja .