SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Raih Prestasi Dalam Kategori Kepatuhan Pelayanan Publik Kementerian PUPR

Dalam rangka rangkaian peringatan Hari Bakti PU yang ke-73, Kementerian PUPR mengadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PUPR tahun 2018. Dalam pengumuman yang disampaikan pada hari Sabtu, 1 Desember 2018, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, meraih peringkat Ketiga Kategori Kepatuhan. Penghargaan berupa piagam dan piala diserahkan langsung oleh Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Ibu Anita Firmanty kepada Direktur Utama PPDPP, Bapak Budi Hartono.

KOmpetisi yang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dituangkan dalam Road MAp Reformasi Birokrasi dengan tiga sasaran yaitu, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akunbilitas kinerja biroksi.

PPDPP dianggap sudah memenuhi standar layanan yang diatur dalam UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dimana unit layanan publik dapat mengidentifikasikan pelanggan, jenis layanannya dan standar pelayanan (produk, SOP, syarat, biaya dan waktu).

PPDPP telah menikuti proses pelaksanaan dengan mengisi formulir Lembar Evaluasi Mandiri, verifikasi dan paparan di hadapan tim Juri  dalam rangka penetapan 4 besar. “Proses ini berlangsung dari bulan Mei dan akhir September 2018 hingga tanggal 1 Desember diumumkan menjadi salah satu pemenang. Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya bangga.

Tim juri terdiri dari Prof. Dr Diah Natalisa, MBA dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Ir, Taufik Widjoyono, MSc, sebagai praktisi PUPR, Eko Rahmawanto sebagai Redaktur Media Indonesia dan Algooth Putranto, sebagai Akademisi Universitas tma Jaya.