SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Rekonsiliasi Program FLPP Triwulan I T.A. 2019 Dengan Bank Pelaksana

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Unit Kerja Direktur Keuangan PPDPP lakukan agenda rutin Rekonsiliasi Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersama Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP untuk periode Triwulan I tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di Hotel Veranda, Jakarta pada hari Senin (15/4).

Hadir dalam kegiatan rekonsiliasi ini sejumlah perwakilan dari Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP, diantaranya yaitu Bank BTPN, Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Kalbar, Bank BJB, Bank Mayora, Bank Hana dan Bank BRI Agro.

Acara rekonsiliasi triwulan kesatu tahun 2019 ini dibuka langsung oleh Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim dan rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari ke depan hingga Selasa tanggal 16 April 2019. Dalam pembukaannya, Arief menyampaikan harapannya agar setiap bulannya, khusus untuk skema 75 – 25 persen mulai dilakukan pengujian dengan sistem host to host, sehingga angka pengembalian pokok dan tarif dapat diketahui sebelum dilakukannya rekonsiliasi di periode berikutnya.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono juga hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Budi Hartono menyampaikan beberapa informasi teraktual yang berkaitan dengan program penyaluran dana FLPP yang menjadi salah satu program pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah layak huni sesuai dengan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Terdapat tiga point yang disampaikan oleh Budi Hartono, pertama tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas rumah yang dibangun oleh Pengembang sebagai bentuk pelayanan maksimal Pemerintah kepada masyarakat. “Keberhasilan  kita dalam melaksanakan dan menyalurkan Program FLPP ini ditentukan oleh kualitas rumah yang dibangun, bisa anda dengarkan langsung saat anda melakukan kunjungan lapangan, masyarakat sangat bahagia dan mengucapkan terimakasih, ini sebuah kepuasan tersendiri,” ujarnya.

Selanjutnya Budi Hartono juga menyampaikan pentingnya penerapan program host to host sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPDPP terhadap Pemerintah dalam mengelola dana FLPP. “Saya berharap setelah diadakannya kegiatan sosialisasi penerapan SIT dan UAT program host to host oleh divisi IT pada bulan Maret lalu, kedepannya kegiatan rekonsiliasi seperti ini tetap dapat  dilakukan tanpa harus bertatap muka seperti ini, dan tentunya ini bisa lebih efektif dalam memaksimalkan waktu dan biaya.” Terangnya.

Terakhir Budi Hartono menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan oleh PPDPP terhadap Bank Pelaksana hal ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan persyaratan dokumen yang diajukan oleh MBR kepada Bank Pelaksana. “ini merupakan salah satu upaya kami juga dalam memastikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP ini telah diterima oleh masyarakat yang berhak dan tepat sasaran sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.”