PPDPP Reviu Implementasi ISO 9001:2015 Unit Kerja Direktur Operasi

Jakarta, 26 Juni 2018 – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Unit Kerja Direktur Operasi melalui Divisi Database menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Database PPDPP Tahun 2018. Sesi 1 dalam acara tersebut membahas Reviu Implementasi ISO 9001:2015 Unit Kerja Direktur Operasi. Dalam sesi tersebut, hadir sebagai narasumber Ahli ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sahroni, acara tersebut dimoderatori oleh Koordinator Divisi Database, Muhammad Nauval Al Ammari dan dihadiri oleh Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 SMM PPDPP dan perwakilan dari Unit Kerja PPDPP.

Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 SMM Unit Kerja Direktur Operasi, setelah lulus Audit Sertifikasi pada bulan September 2017. Audit Sertifikasi dilakukan oleh Badan Sertifikasi PT. ACM Indonesia. Menindaklanjuti Sertifikasi tersebut, Unit Kerja Direktur Operasi melakukan Pembahasan Reviu Implementasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Unit Kerja Direktur Operasi. Reviu tersebut membahas Integrasi proses Surveillance ISO di Unit Kerja Direktur Operasi dengan proses Sertifikasi ISO yang akan dilakukan untuk ruang lingkup PPDPP.

Ruang Lingkup Implementasi ISO 9001:2015 Unit Kerja Direktur Operasi adalah terkait Implementasi 12 SOP yang terdiri dari 7 SOP di Divisi Database, 2 SOP di Divisi Teknologi Informasi dan 3 SOP di Divisi Pemantauan dan Evaluasi. SOP-SOP tersebut telah di review dan sebagian telah direvisi sesuai dengan hasil review masing-masing SOP.

Pada acara tersebut, selain membahas hasil temuan Audit Sertifikasi SMM Unit Kerja Direktur Operasi pada tahun 2017, tindakan perbaikan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, juga membahas hasil temuan Audit Internal yang telah dilakukan oleh Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 SMM PPDPP.

Pembahasan tersebut mencakup antara lain Urgensi Pencabutan SOP yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, Revisi SOP sesuai Kebutuhan, Pemenuhan kebutuhan SDM, Urgensi Penyusunan Proses Bisnis dan Risk Register yang lebih komprehensif, Inventarisasi Tambahan SOP Makro dan SOP Umum yang dibutuhkan, Penyesuaian Mutu Baku Waktu sesuai dengan kondisi ril, Usulan pemberlakuan Uji Coba SOP hasil revisi sebelum SOP tersebut disahkan, Urgensi Tata Cara Penomoran SOP dan Tools Penilaian Kinerja.

Diharapkan melalui kegiatan ini PPDPP dapat melakukan improvement guna meningkatkan Mutu dan kualitas kerja. Selain itu, melalui improvement yang dilakukan, SOP  yang sudah ada bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, prosedur dapat lebih disederhanakan, dan kehadiran SOP tidak menjadi beban bagi organisasi tapi justru dapat efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh PPDPP./Astari