Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Selenggarakan FGD Pengembangan Data Potensi MBR FLPP Berbasis Wilayah Tahun 2017

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Data MBR Berbasis Wilayah Tahun 2017. FGD yang dilaksanakan di Hotel Falatehan Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh Narasumber Penanggap Materi yaitu Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS, Dr. Heru Margono, M.Sc; Kasubdit dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Edi Setiawan; Pakar Statistik Universitas Indonesia, Dr. Titin Siswantining, DEA. FGD ini dimoderatori oleh Muhammad Nauval selaku Koordinator Divisi Database, materi dipaparkan oleh Tenaga Ahli Statistik, Dicky Rahardiantoro dan dihadiri oleh Perwakilan Unit Kerja PPDPP.

Kajian ini merupakan kajian lanjutan Pengembangan Data MBR yang telah disusun pada tahun 2016. Pada Tahun 2016, Pengembangan Data Jumlah Potensi MBR FLPP dibatasi hanya pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, kemudian pada Tahun 2017, Kajian dilanjutkan dengan cakupan seluruh Provinsi di Indonesia.

Dalam kajian tahun 2016 yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa MBR KPR FLPP untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, Masyarakat Tidak Miskin yang memiliki Take Home Pay Maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- serta memenuhi syarat kelayakan kredit perbankan berdasarkan debt burden ratio dari Bank Pelaksana.

Dalam Kajian ini, salah satu data yang digunakan adalah Data Hasil Susenas BPS Tahun 2016. Pengembangan Data Potensi MBR FLPP dilakukan dengan merumuskan Segmentasi Rumah Tangga berdasarkan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga (RPRT) yang ditentukan oleh profil masing-masing rumah tangga dalam setiap Kabupaten/Kota. Dalam FGD ini, Wilayah studi yang dijadikan piloting adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. Setelah dilakukan Segmentasi Rumah Tangga berdasarkan RPRT, Segmen Rumah Tangga dipilah antara yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dengan Rumah Tangga Tidak Miskin. Kemudian, Rumah Tangga Tidak Miskin dipilah menjadi Rumah Tangga Potensi MBR FLPP dan Rumah Tangga MBR Non FLPP. Analisa Data Potensi MBR FLPP menggunakan Metode Desil dan Metode Clustering.

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu. mengenai metode Segmentasi MBR, dimana Narasumber mengusulkan penggunaan Metode Non Hierarchical Clustering K Means dalam 3 cluster. Selain itu, Narasumber juga mengusulkan agar rumusan kriteria MBR FLPP menggunakan KHL yang diterbitkan oleh Dewan Pengupahan Daerah.

Diharapkan Pengembangan Data Potensi MBR FLPP Tahun 2017 Berbasis Wilayah ini dapat dijadikan sebagai salah satu data dukung perencanaan penyaluran FLPP, yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan longlist Calon Nasabah FLPP. Selain itu, diharapkan kajian ini juga dapat menyempurnakan rumusan kriteria MBR FLPP, sehingga penyaluran FLPP ke depan bisa lebih tepat sasaran.