SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Selenggarakan Konsinyering Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2018

Jum`at, 14 September 2018 – Bertempat di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, PPDPP adakan konsinyering I untuk kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2018. Kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan PT Surveyor Indonesia ini turut mengundang Jeffrey Erlan Muller, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); I Made Arcana, Ketua Program Studi Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS); Vinaya, perwakilan PT Surveyor Indonesia; dan Indah Agustina, Kasubag Strategi Komunikasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

Acara dibuka oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono yang didampingi jajaran Direksi PPDPP lainnya, antara lain : Direktur Layanan PPDPP, Bimo Adi Nursanthyasto; Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan; dan Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim. Selain itu juga acara ini turut dihadiri oleh perwakilan tiap unit kerja dari PPDPP.

Berdasarkan amanat Pasal 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan dilaksanakan dimaksudkan dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan, sedangkan tujuan lebih rinci adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) terhadap layanan penyaluran dana pembiayaan perumahan/dana FLPP.

Adapun rangkaian kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PPDPP terdiri dari pelaksanaan rapat kerja, survey lapangan, konsinyering untuk pembahasan substansi, dan seminar hasil survei. Saat ini progres kegiatan tersebut telah memasuki tahap persiapan survei dan pelaksanaan konsinyering yang membahas persiapan pelaksanaan survei lapangan yang terdiri dari pembahasan metode survei, responden, dan penetapan kuesioner / instrumen survei. Dengan dilaksanakannya konsinyering, diharapkan persiapan survei lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.