SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Selenggarakan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP di Kota Pontianak

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Unit Kerja Direktur Keuangan menyelenggarakan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 05 November 2018.

Acara ini dibuka oleh Achmad Saefudin selaku Dewan Pengawas PPDPP dengan didampingin Arief Rahman selaku  Direktur Keuangan  dan Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi. Turut hadir Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pontianak, Badan Pertanahan Nasioanl Kota Pontianak, Bank Pelaksana dan Pengembang di daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Achmad Saefudin berharap bahwa pelaksanaan program KPR Sejahtera FLPP di wilayah Kalimantan Barat ini agar berjalan dengan baik dan berkewajiban untuk mendorong penyaluran dana cukup besar. Beliau juga ingin mengetahui kepada Pihak Bank Pelaksana dan Pengembang untuk menyampaikan untu beberapa hal yang terjadi di lapangan dan proses pencairan selama ini.

Arief Rahman yang turut tampil sebagai narasumber menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Dalam Realisasi Penyaluran Dana FLPP dari Bulan Januari sampai dengan Oktober 2018, Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi yang terbaik diurutan sebesar 7,5%. Arief juga menyampaikan untuk Kualitas Rumah harus diperhatikan agar Debitur bisa menempati rumah tersebut dengan nyaman.

Sharing session ini dilakukan berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih terdapat kualitas bangunan yang masih rendah. Selain itu perlu adanya optimalisasi bank pelaksana, karena masih terdapat penyerapan yang rendah. Sehingga diharapkan dengan adanya diskusi ini diketahui penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk dapat dicari solusinya sehingga percepatan realisasi FLPP dapat terjadi dengan baik.

Rene Rienaldy selaku Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak berharap promosi program FLPP terus dilakukan dengan menggandeng pihak perbankan dan pengembang, tanggapan dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan Dinas Perumahan Kota Pontianak yang memaparkan bahwa telah ada peraturan walikota mengenai aturan pembangunan rumah.

Dalam sharing session ini Nostra Tarigan juga menjelaskan dasar hukum Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Koreksi hasil pemantauan di lapangan. Ada beberapa hal Peraturan yang diatur dalam Pemantauan,Evaluasi dan Tindak Koreksi, diantaranya: Di dalam Ketentuan Peraturan Menteri PUPR No 21/PRT/ M/2016 Tentang Kemudahan Dan Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pengendalian dan Pengawasan Program KPR Bersubsidi dilakukan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan penyaluran KPR Bersubsidi bagi MBR dan pemanfaatan pemilik rumah sebagai tempat tinggal.

Nostra melanjukan, adapun faktor-Faktor MBR belum dapat menghuni rumah diantaranya seperti : Faktor Perumahan; Faktor Ekonomi; Faktor Keluarga; dan Faktor Pekerjaan. (jls)