PPDPP Selenggarakan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP di Kota Pontianak

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Unit Kerja Direktur Keuangan menyelenggarakan Sharing Session Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 05 November 2018.

Acara ini dibuka oleh Achmad Saefudin selaku Dewan Pengawas PPDPP dengan didampingin Arief Rahman selaku Direktur Keuangan dan Nostra Tarigan selaku Direktur Operasi. Turut hadir Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pontianak, Badan Pertanahan Nasioanl Kota Pontianak, Bank Pelaksana dan Pengembang di daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Achmad Saefudin berharap bahwa pelaksanaan program KPR Sejahtera FLPP di wilayah Kalimantan Barat ini agar berjalan dengan baik dan berkewajiban untuk mendorong penyaluran dana cukup besar. Beliau juga ingin mengetahui kepada Pihak Bank Pelaksana dan Pengembang untuk menyampaikan untu beberapa hal yang terjadi di lapangan dan proses pencairan selama ini.

Arief Rahman yang turut tampil sebagai narasumber menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Dalam Realisasi Penyaluran Dana FLPP dari Bulan Januari sampai dengan Oktober 2018, Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi yang terbaik diurutan sebesar 7,5%. Arief juga menyampaikan untuk Kualitas Rumah harus diperhatikan agar Debitur bisa menempati rumah tersebut dengan nyaman.

Sharing session ini dilakukan berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih terdapat kualitas bangunan yang masih rendah. Selain itu perlu adanya optimalisasi bank pelaksana, karena masih terdapat penyerapan yang rendah. Sehingga diharapkan dengan adanya diskusi ini diketahui penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk dapat dicari solusinya sehingga percepatan realisasi FLPP dapat terjadi dengan baik.

Rene Rienaldy selaku Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak berharap promosi program FLPP terus dilakukan dengan menggandeng pihak perbankan dan pengembang, tanggapan dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan Dinas Perumahan Kota Pontianak yang memaparkan bahwa telah ada peraturan walikota mengenai aturan pembangunan rumah.

Dalam sharing session ini Nostra Tarigan juga menjelaskan dasar hukum Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Koreksi hasil pemantauan di lapangan. Ada beberapa hal Peraturan yang diatur dalam Pemantauan,Evaluasi dan Tindak Koreksi, diantaranya: Di dalam Ketentuan Peraturan Menteri PUPR No 21/PRT/ M/2016 Tentang Kemudahan Dan Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Pengendalian dan Pengawasan Program KPR Bersubsidi dilakukan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan penyaluran KPR Bersubsidi bagi MBR dan pemanfaatan pemilik rumah sebagai tempat tinggal.

Nostra melanjukan, adapun faktor-Faktor MBR belum dapat menghuni rumah diantaranya seperti : Faktor Perumahan; Faktor Ekonomi; Faktor Keluarga; dan Faktor Pekerjaan. (jls)