SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP di Kemenkopolhukam

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan sosialisasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dengan menggandeng Bapertarum-PNS. Sosialisasi yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Eselon I Bagi PNS, TNI dan Polri melalui program KPR Sejahtera FLPP dilaksanakan pada hari Selasa (26/9) di ruang Bima, Kemenkopolhukam yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kemenkopolhukam), Letjen Yoedi Swastono.

Hadir dalam Rakorsus tersebut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan dari PPDPP, Direktur Utama, Budi Hartono, Direktur Layanan, Saraswati serta Direktur Utama Bapertarum-PNS, Heroe Soelistiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PPDPP menjelaskan tentang program pemerintah dan kondisi perumahan saat ini yang masih mengalami backlog perumahan hingga 11,4 juta unit dan upaya pemerintah hadir mengatasinya melalui program satu juta rumah dan KPR FLPP. “Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Budi menjelaskan.

PPDPP sebagai unit organisasi non eselon yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR, menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan (Permen PUPR No. 5 Tahun 2017).

PPDPP  memiliki tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan untuk memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni melalui dana FLPP.

KPR Sejahtera FLPP hadir untuk membantu masyarakat dalam pemilikan rumah yang layak huni dengan menawarkan suku bunga yang rendah, hanya 5%, jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun, angsuran terjangkau, bebas premi asuransi, bebas PPn dan harga rumah ditentukan oleh pemerintah.

Persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas KPR Sejahtera FLPP ini adalah bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah, memiliki KTP, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah serta memiliki NPWP dan SPT.

Turut hadir dalam Rakorsus tersebut perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN dan RB, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Mabes TNI AD, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, BNPT, Bakamla dan Lemsaneg.