Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Sosialisasikan KPR Sejahtera FLPP di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali melakukan Kegiatan Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP. Kali ini PPDPP melakukan sosuialisasi PPDPP hadir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2017 tersebut ditujukan kepada PNS dan Non PNS di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak memiliki Rumah dan belum memanfaatkan program bantuan Tabungan Perumahan (TAPERUM) bagi PNS. Pada kesempatan ini, PPDPP juga menggandeng BAPERTARUM-PNS dan mitra kerja terkait, seperti bank pelaksana dan pengembang. Sedangkan di pihak PPDPP, hadir langsung memberikan sosialisasi, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, didampingi Direktur Layanan, DT. Saraswati bersama dengan Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arif dan Kepala Divisi Kerjasama, Umi Hardinajati.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan bahwa saat kegiatan ini merupakan program kesejahteraan bagi pegawai, sehingga diharapkan seluruh pegawai dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mengetahui program tersebut. “Mohon bagi para deputi yang hadir menyampaikan ke satuan kerjanya masing-masing, dan info ini disampaikan tidak boleh lebih dari 1 hari” ujarnya. Pribudiarta juga sampaikan bahwa kekerasan keluarga dapat dimulai dari hunian, sehingga sangatlah penting untuk menciptakan hunian yang layak dan nyaman. “Kita di sini memiliki total empat ratus pegawai, yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN. Kita mengharpkan hasil dr pertemuan ini adalah bagaimana pegawai dapat memanfaatkan KPR Sejahtera FLPP.

Adapun Bank Pelaksana yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah: Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha, dan Bank Mandiri. Sedangkan pengembang yang ikut serta meramaikan kegiatan ini sebanyak 9 pengembang, yang diantaranya : Primavera, Cileungsi – Bogor, Mas Group, Grand Sutera – Leuwiliang, Perumnas, Sentaland – Bekasi dan Kemayoran – Jakarta, PT. PP Properti, Tbk, Gunung Puteri, Puri Harmoni, Cileungsi – Bogor, PT. Argo Subur Sentosa, Kirana- Cikarang, Puri Arraya, Cibatok – Bogor, TOD Perumnas, Stasiun Pondok Cina – Depok, dan PT. Kentanik Supra International, Cileungsi