SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Sosialisasikan mekanisme KPR Sejahtera FLPP kepada BPD NTT

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hadir dalam sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT). Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 16 Juni 2017 ini, melibatkan seluruh perusahaan cabang BPD NTT, DPD Real Estate Indonesia (REI)  NTT, developer yang ada di NTT, hingga perusahaan pemerintah daerah seperti PDAM dan PLN NTT.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyampaikan bahwa melalui fitur KPR Sejahtera FLPP ini pemerintah serius sepenuhnya menyiapkan dana demi menyediakan ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) “Diharapkan masyarakat dapat memperoleh rumah tersebut, yang diharapkan hanya tinggal dukungan pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan masyarakat itu sendiri dalam mensukseskan program Sejuta Rumah milik pemerintah ini” lanjutnya.

Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan penyampaian materi terkait pengaplikasian penyaluran dana FLPP yang akan digunakan oleh BPD NTT di kantor-kantor cabang. Hadir sebagai pemateri, Dyah Tjahjani Saraswati, Direktur Layananan PPDPP; Benget Irfan, Koordinator Bidang Layanan Bapetarum PNS; dan Bobby Pitoby, Ketua DPD REI NTT.

Saraswati sampaikan bahwa tahun ini PPDPP telah melakukan PKO terhadap 32 bank pelaksana. Saraswati juga mengingatkan kepada peserta forum terkait mekanisme pencairan dana FLPP “Apabila ada masalah, segera mungkin melapor, dan bila perlu langsung ke pusat” lanjutnya.

Eduardus Bria Seran, PLT Direktur Utama BPD NTT menyambut baik dukungan pemerintah “ini adalah wujud kepedulian pemerintah kepada daerah” ujarnya.

Sebelumnya, PPDPP telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional dengan BPD NTT mengenai penyaluran KPR Sejahtera FLPP pada tanggal 4 Januari 2017 lalu.