Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Brainstroming Dengan Stakeholder Terkait Rencana Perubahan Porsi

Palembang 2/7 – Melalui Direksi Keuangan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) gelar kegiatan brainstroming terkait dengan rencana Perubahan Porsi dan Keterlibatan PT. SMF Dalam Pembiayaan Perumahan KPR Sejahtera. Kegiatan  ini dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Arya Duta Jl. POM IX Lorok Pakjo, Ilir Bar I, Kota Palembang,  Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri oleh seluruh Direksi PPDPP, kepala Divisi PPDPP dan tamu undangan dari Bank pelaksana setempat yang telah bekerjasama dengan PPDPP.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono yang dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Operasional PPDPP, Nostra Tarigan, dan Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim, sekaligus sebagai Narasumber Utama pada kegiatan sosialisasi ini.

Saat ini porsi yang masih digunakan oleh PPDPP adalah 90:10. Sembilan puluh persen dana berasalah dari pemerintah dalam hal ini PPDPP sedangkan sisanya diblanded dengan dana yang berasal dari Bank Pelaksana. Ke depan ada wacana akan terjadi perubahan porsi dengan akan masuknya PT SMF dalam sisi pendanaan. Porsi yang akan diusulkan adalah 75:25. “Saat ini rancangan peraturan menterinya sudah disiapkan dan sudah diajukan kepada Menteri PUPR. Saat ini sedang menunggu pengesahannya,” ujar Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono.

Dalam kesempatan yang sama Budi Hartono juga menyampaikan berita baik bahwa PPDPP tentang melalui programnya Fakilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini dikelola secara elektronik (e-FLPP) masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Hasil tersebut diumumkan oleh Ketua Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah J.B Kristiadi pada tanggal 8 Juni 2018.