Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2018

Selasa, 27 Februari 2018. Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Budi Hartono hadiri undangan Penandatanganan Kontrak Kinerja Badan Layanan Umum, Pengelolaan Kawasan, dan Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2018. Hadir bersama dengan 37 undangan BLU lainnya, PPDPP tahun 2018 ini kembali lakukan penandatanganan Kontrak Kinerja dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bertempat di Gedung Yusuf Anwar, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono.  Dalam sambutannya, Marwanto Harjowiryono  mengakui, bahwa sifat fleksibilitas yang ada pada BLU merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah bagi BLU yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 200 BLU, baik di tingkat kementerian maupun lembaga. “Kita harus mampu menggunakan dan memanfaatkan dana yang terbatas dalam APBN, harus ada peningkatan kinerja, yang diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat” ujarnya.

Lebih lanjut Marwanto menyampaikan bahwa perkembangan layanan kepada masyarakat di berbagai sektor saat ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dana yang dikelola oleh BLU harus terukur dan dapat mendorong kualitas layanan demi kesejahteraan masyarakat, yang kemudian hal tersebut tertuang dalam komitmen kontrak kinerja.

Dirjen Perbendaharaan saat ini juga telah menerapkan e-office yang terintegrasi pada sistem BIOS (BLU Integrated Online System) yang dapat berfungsi juga sebagai bentuk monitoring BLU. “merupakan tugas kami selaku regulator untuk membina BLU. Kami berusaha memberikan proses bisnis yang lebih simple dan sederhana, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas” terangnya. Dengan sistem berbasis elektronik tersebut, Ditjen Perbendaharaan berharap dapat mendorong pelaporan yang disusun oleh BLU agar lebih baik lagi.

Usai melakukan pendandatanganan, acara dilanjutkan foto bersama dan focuss group disscussion (FGD) yang bertajuk Tata Kelola BLU. “Mari bersama-sama kita membangun komunitas untuk menjadi BLU yang diharapkan. Terimakasih atas sinergi dan komitmen yang diberikan, terutama untuk menyepakati target KPI (key perfomance indicator) yang diharapkan” ujar Marwanto menutup sambutannya.