SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Targetkan Pemantauan untuk 43.000 Rumah FLPP pada Tahun 2018

Target PPDPP dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 43.000 unit rumah tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan ketika menyampaikan paparannya pada Bimbingan Teknis Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera KPR FLPP di Mataram pada tanggal 11 April 2018.

Dalam paparan yang berjudul “Strategi Unit Kerja Direktur Operasi untuk Meningkatkan Efektifitas Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana FLPP”, Nostra juga mengingatkan kepada petugas lapangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus mengedepankan menjaga profesionalitas, etika, dan tata karma. “Memang tidak mudah ketika menjumpai berbagai macam karakter di lapangan, namun teman-teman ini kan (petugas) mewakili pemerintah, jadi kami harap pembekalan-pembekalan ini mampu menunjang kinerja petugas lapangan,” ujar Nostra.

Pada tahun 2018 ini, BLU PPDPP melakukan penandatangan kontrak kinerja dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, salah satunya dengan menargetkan jumlah rumah yang dipantau sejumlah 43.000 unit rumah. Nostra selaku Direktur Operasi PPDPP yang menggawangi target kinerja tersebut yakin tercapai. Nostra juga berpesan kepada petugas lapangan untuk mencatat apa adanya yang ditemui di lapangan. “Inventarisir temuan-temuan yang ada di lapangan, selanjutnya akan kita investigasi dulu sebelum ditindaklanjuti, apakah debitur diberikan peringatan atau dicabut subsidinya,” sambung Nostra. Selama tahun 2017, PPDPP melalui petugas lapangan, pada umumnya menjumpai permasalahan seperti fasilitas listrik yang belum terpasang/berfungsi, permasalahan kualitas rumah, plat subsidi yang tidak tidak dipasang oleh penghuni, jalan/akses yang kurang memadai, pembuangan air limbah, drainase, luas tanah yang belum sesuai aturan, hingga indikasi debitur non-MBR.

Usai Direktur Operasi menyampaikan paparannya, materi dilanjutkan pada Peningkatan Kompetensi Petugas yang dibawakan oleh Inu Machfud Ranuatmaja, salah satu Advisor di BMI Research. Menurut agenda, pada hari berikutnya pembekalan materi akan disampaikan oleh Arief Setiawan dan Erniyawati. Selain pembekalan materi, seluruh peserta bimbingan teknis akan melakukan kunjungan lapangan pada 15 lokasi perumahan di Nusa Tenggara Barat dengan total target 530 unit Rumah Sejahtera FLPP.