Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Terapkan Sistem H2H Bersama Bank Pelaksana FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksana Rapat Konsultasi Implementasi Sistem Host to Host (H2H) bersama Bank Pelaksana pada hari Selasa (22/8) hingga Kamis (24/8) mendatang di Bali. Dalam pembukaan rapat konsultasi tersebut hadir Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, Direktur Operasi, Nostra Tarigan, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan dan Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat serta Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Lembaga Sandi Negara, Anton Setyawan serta 15 Bank pelaksana.

Bank pelaksana yang mengikuti rapat konsultasi ini terdiri dari Bank Artha Graha, BTPN, BPD Jatim, BPD NTT, BPD Sultra, BPD Sumsel Babel, BPD BJB Syariah, BPD BJB, BPD Kaltim, BPD Kalbar, BPD Bali, BPD Sulut Go, BPD Sulteng, BPD DIY dan BPD Sulselbar Syariah.

Dalam arahan dan sambutan pembukaannya, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyampaikan  apresiasinya kepada seluruh perbankan yang hadir pada pelaksanaan rapat konsultasi. “Tujuan pelaksanaan acara ini adalah lebih menjelaskan kepada bank pelaksana mengenai sistem H2H demi pelyananan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya menjelaskan.

Menurut Budi, bagaimanapun dana yang disalurkan oleh PPDPP adalah dana yang berasal dari keuangan negara sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan secara accountable. “Sehingga data dan informasi menjadi kuci utama,” ungkapnya.

Di hari pertama rapat konsultasi, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan dan Direktur Operasi, Nostra Tarigan menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup, tujuan dan manfaat pengembangan sistem H2H PPDPP dengan bank pelaksana. Selanjutnya dalam sesi berikutnya, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lemsaneg, Anton setyawan juga memaparkan peran Badan Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara dalam keamanan sistem H2H di PPDPP.

Saat ini, PPDPP terus mengembangkan diri mengejar ketertinggalan dari sisi IT. Mulai dari launching e-FLPP bulan Agustus 2016 lalu, kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri terkait e-KTP, kecepatan pelayanan dari 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja untuk penyaluran dana FLPP hingga masalah keamanan data. Semua dilakukan demi penyaluran yang akuntable dan tepat sasaran.

Dengan implementasi sistem H2H ini diharapkan terdapat adanya kesamaan data antara PPDPP dengan bank pelaksana, memudahkan pengelolaan data FLPP, memudahkan operasional program FLPP dan memudahkan pemantauan dan evaluasi program FLPP.