Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Terima Kunjungan Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta di ruang rapat Bromo, Kantor PPDPP, Jumat (18/8). Hadir dalam audiensi tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tuty Kusumawati bersama Kepala Dinas Perumahan  Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Direktur Bank DKI, Direktur PT Jakarta Propertindo, Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya dan divisi terkait lainnya masalah perumahan.

Dalam audiensi terkait Penyediaan Rumah Layak Huni (Pembiayaan Perumahan DP 0%), Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono sangat mengapresiasi kunjungan Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta ke PPDPP. Budi menjelaskan bahwa PPDPP adalah lembaga yang dikelola secara badan layanan umum (BLU) yang bertugas menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

PPDPP bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Saat ini per 10 Agustus 2017, PPDPP telah menyalurkan 8.014 unit senilai Rp915,478 miliar. Total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2017 adalah 504.079 unit senilai Rp29,135 triliun. Dalam penyaluran dana KPR FLPP ini, PPDPP menggandeng 32 Bank pelaksana.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta, Tuty Kusumawati banyak berkonsultasi mengenai banyak hal terkait dengan tugas yang dilakukan PPDPP.

Turut hadir mendampingi  Direktur Utama PPDPP, Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan, Direktur Operasi, Nostra Tarigan dan Direktur Layanan, Saraswati.