Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Terima Kunjungan Birkom Kementerian PUPR Terkait Pelayanan Publik

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menerima kunjungan dari Biro Komunikasi Publik  (Birkom) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di RR. Bromo, kantor PPDPP, jalan Palatehan II No. 27 Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Birkom mengutus Laila Nur Fitriani dan dua orang Tenaga Ahli (TA) Birkom, Agung Setawan dan Nasharuddin.

Laila menyampaikan bahwa kunjungan Biro Komunikasi Publik ke PPDPP dalam rangka pelayanan publik. “Kami akan membuat pedoman teknis untuk standar pelayanan publik Kementerian PUPR. Roadmap standar pelayanan Kementerian PUPR akan dibuat dan ke depannya pelayanan semua unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR akan seragam,” ujarnya menjelaskan.

Dalam kunjungan tersebut, TA Birkom mendata dan mersurvei mengenai pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh PPDPP. Mulai dari apa saja tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PPDPP, jumlah pegawai dan komposisi pegawai PNS dan Non PNS serta sistem e-FLPP yang sudah digunakan oleh PPDPP sejak diresmikan bulan Agustus 2016 lalu oleh Menteri PUPR.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Selain itu esuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik dinyatakan bahwa  setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Untuk itu diharapkan PPDPP bisa segera membuat maklumat pelayanan. Dimana maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan dan kemudian dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahuinya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Direktur Layanan, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Umum dan Hukum.