SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Terima Kunjungan DPRD Provinsi Banten

Dalam rangka konsultasi terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan i Provinsi Banten, Maka Komisi IV DPRD Provinsi Banten mengunjungi kantor PPDPP pada hari Senin, 25 Februari 2019 di RR. Bromo. Dalam kunjungan tersebut, dihadiri oleh Anggota Dewan yaitu Muhlis, Achmad Fauzi dan Abdul Rozi beserta dua orang staf. Sedangkan dari PPDPP kunjungan tersebut disambut oleh Direktur Layanan PPDPP, Agusny Gunawan didampingi oleh Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arief dan Plt. Kepala Divisi Humas, Rozalinda Yahya.

Dalam sambutannya, Direktur Layanan menjelaskan tentang program KPR FLPP dan proses bisnis penyaluran dana FLPP. Provinsi Banten telah menyerap dana FLPP sebesar Rp3,26 Triliun untuk 56.659 unit dari tahun 2010 hingga 2018. Paling banyak penyerapan dana FLPP ini berada di Kabupaten Tangerang sebesar 34.427 unit senilai Rp1,9 Miliar diikuti Kabupaten Serang sebanyak 11.665 unit senilai Rp658,5 Miliar. Paling rendah penyerapan berada di kota Tangerang sebanyak 365 unit senilai Rp23,57 Miliar. Peneriama dana FLPP untuk Banten ini terbanyak dipegang swasta, PNS, wiraswasta, TNI/polri dan lainnya.

Anggota Dewan yang diwakili Muhlis menyampaikan dan berharap, ke depan Provinsi Banten bisa lebih banyak menerima bantuan FLPP ke depan.