Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Terus Lakukan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Data Penyaluran FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adakan Pelatihan Aplikasi pendukung Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Data. Kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja Direktur Keuangan ini dilakukan dalam rangka rekonstruksi dan rekonsiliasi data penyaluran FLPP tahun 2010 – 2017.

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis,  05 Oktober 2017 di Hotel Veranda Hotel, Jakarta selatan dan dihadiri oleh Direktur Keuangan, Dzikran Kurniawan; Kepala Divisi Akuntansi, Achmad Hendrico Irwan; Kepala Divisi Tatalaksana Keuangan, Achmad Purwo Hardijanto;  Staf Direktur Keuangan; serta perwakilan dari unit kerja pada tiap unit kerja Direktur di lingkungan PPDPP.

Dzikran Kurniawan dalam pembukaannya menyampaikan bahwa rekonstrusksi dan rekonsiliasi data penyaluran FLPP yaitu bukan mencatat ulang, karena akan sangat menghabiskan waktu.  Namun juga dengan mengecek kembali data yang sudah ada agar sesuai yaitu dengan dokumen aslinya. “Kita hanya mengontrol pekerjaan surveyor dan mengecek kembali seperti data debitur, data akad, AJB, data developer seperti nama developer dan NPWP-nya, Objek berupa Foto Rumah, Observasi lapangan seperti mendata luas tanah, lebar dan luas bangunan. Semua pekerjaan ini akan dimudahkan  dengan aplikasi” ujarnya. Dizikran juga menyampaikan bahwa pelaksanaan diperkirakan akan mulai jalan mulai minggu depan, dengan target sampai bulan desember 2017. Namun apabila target tidak tercapai akan dilanjutkan.

Didampingi oleh kepala divisi Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran sekaligus moderator, Kurniawan Khristianto, acara berlanjut pada paparan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Camscanner Rekonsiliasi Dan Rekonstruksi Data Nasabah Flpp 2010-2017 yang dibawakan oleh konsultan PPDPP bertindak sekaligus narasumber, Triawal Rahtantio dan Bagus Rama.

Dijelaskan dalam paparannya, bahwa PPDPP hanya sebagai supervisor/pengawas, selanjutnya akan dilakukan oleh outsource seperti tugas dari verifikator. Selain daripada itu, nantinya outsource tersebut juga bertindak sebagai ketua tim verifikator dan Koordinator regional. Paparan tersebut juga menjabarkan mengenai buku manual yang akan digunakan, seperti tata cara penggunaan Aplikasi Rekon Data dan Observasi, Petunjuk Penulisan, hingga pada penulisan berita acara.