SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP terus Lakukan Sinergisitas Data dengan Perbankan

Senin, (16/10/2017) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adakan Rekonsiliasi Data Nasabah Tahun 2017. Kegiatan yang bertempat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan ini diselenggarakan oleh Direktur Keuangan dam dihadiri oleh Bank Pelaksana Nasional. Hadir membuka acara dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengontrol kualitas rumah dengan fasilitas KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk itu, disampaikannya bahwa pihak perbankan juga tentu mengikuti aturan sesuai dengan aturan pemerintah.

Untuk menjaga kualitas rumah tersebut, ke depannya, PPDPP akan menerapkan sertifikasi untuk pengembang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan kredit konstruksi dan FLPP. PPDPP akan menerapkan sistem rating (peringkat) terhadap kualitas produk perumahan dari pengembang. Selain itu, PPDPP juga berencana untuk mengadakan kompetisi perumahan subsidi bagi developer yang memiliki kualitas perumahan yang tertata rapi dengan tingkat hunian yang tinggi. “Jadi masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar mendapatkan hunian yg memadai” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Keuangan, yaitu berupa rekonsiliasi antara PPDPP dengan bank pelaksana. Jika diperlukan akan dilakukan rekonstruksi, sehingga data yang tersaji dipastikan dapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.