Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPDPP Terus Pastikan Program Sejuta Rumah Tepat Sasaran

PPDPP terus lakukan kegiatan pemantauan lapangan KPR Sejahtera FLPP yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan menggunakan surveyor PPDPP agar dapat lebih efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan pegawai PPDPP bersama surveyor di Kabupaten Bogor dan kota Bogor sekitar. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2017 ini menargetkan lebih dari 1.000 rumah KPR Sejahtera FLPP yang tersebar di berbagai perumahan kawasan Bogor dan sekitar. Adapun perumahan yang dikunjungi dalam dua hari tersebut diantaranya : Puri Harmoni 6, Ambar Telaga Regency, Nuansa Indah Ciomas, Mekarsari Permai, Villa Cileungsi Asri 2, Pesona Kahuripan, Bumi Citra Asri, Puri Arraya, dan Bogor Kemang Residence.

Selama kunjungan lapangan berlangsung, banyak tanggapan positif yang disampaikan oleh warga, khususnya warga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah KPR Sejahtera FLPP. Nova, ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan Mekarsari Permai Cileungsi ini mengaku bersyukur bahwa suami beserta kedua anaknya dapat memperoleh rumah yang saat ini mereka tempati. “Kami benar-benar bersyukur, walaupun mencicil, setidaknya ini rumah kami sendiri, tidak mengontrak”

Senada dengan Nova, Mulyadi warga yang tinggal di perumahan Pesona Kahuripan ini pun menjelaskan bagaimana dirinya dan keluarganya dapat memperoleh rumah KPR Sejahtera FLPP yang saat ini telah ia tempati selama 3 tahun lebih. “Alhamdulillah, kondisi perumahannya bagus… fasilitas yang dibangun oleh pengembang juga baik. Ini kami (warga) baru saja melaksanakan lomba tujuhbelasan”.

Akan tetapi pada saat monitoring dan evaluasi berlangsung, masih ditemui sejumlah rumah KPR Sejahtera FLPP yang sudah ada pemiliknya namun tidak berpenghuni atau kosong . Selain itu surveyor PPDPP juga mencatat beberapa kondisi rumah dan fasilitas perumahan yang dinilai tidak layak, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh PPDPP bersama dengan asosiasi pengembang. Hal tersebut dibahas bersama Direktur Operasi usai melakukan kunjungan lapangan. “Temuan-temuan ini pasti selalu kita follow up, agar program kita ini dapat tepat sasaran” ujar Nostra menegaskan.

Pemerintah terus berupaya memastikan Program Sejuta Rumah tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Selain itu, dasar penindakan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan Bank Pelaksana yang menyepakati tentang Ketentuan Mengenai Tindak Koreksi. Aturan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah wajib menghuni Rumah Sejahtera FLPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasikan Rendah.